Jakarta, Obsessionnews.com - Koordinator Bidang Perekonomian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto tidak sah atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menurut pria yang juga Menteri Perindustrian ini, Setya Novanto tidak bisa dengan mudahnya menunjuk Aziz Syamsuddin. Sebab, sesuai rapat pleno DPP Partai Golkar pada 21 November lalu memutuskan semua keputusan strategis terkait Partai Golkar harus dibahas dahulu oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar Idrus Marham bersama  ketua harian dan koordinator bidang di Golkar. Airlangga menyebut sampai hari ini belum ada rapat pleno DPP yang menunjuk alat kelengkapan dewan. “Karena itu tentu ini berproses di luar jalur yang biasanya yang ditempuh di partai politik apalagi terutama Partai Golkar," ujar Airlangga di sela-sela menghadiri sarasehan nasional bertajuk "Merumuskan Pembaharuan dan Kebangkitan Partai Golkar" di Manhattan Hotel, Casablanca Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu  (10/12/2017). Airlangga  menuturkan, baik DPR maupun Partai Golkar saat ini tengah disorot oleh masyarakat bukan karena prestasinya tapi karena ulah para elitenya yang merusak citra keduanya dengan kasus korupsi. Kondisi ini tidak bisa diperburuk dengan penunjukan Aziz Syamsudin sebagai Ketua DPR yang menyalahi aturan. Dia mengatakan, semua pihak seharusnya menghormati DPR sebagai lembaga tinggi negara. Penghormatan itu di antaranya ditunjukkan lewat proses-proses yang dilakukan oleh parpol, apalagi dalam agenda yang begitu besar yaitu mengenai ketua DPR. Jangan ada kesan penunjukan itu hanya untuk mengamankan gerbong Setya Novanto. “Nah, itu harus dipertontonkan kepada publik bahwa wibawa kelembagaan ini jangan dikooptasi oleh keputusan-keputusan yang sifatnya dadakan," ujar Airlangga. Airlangga menilai semestinya pemilihan ketua DPR oleh DPP Golkar dipikirkan usai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munslub) digelar dan sudah terpilih ketua umum. Apalagi keinginan Munslub saat ini menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan dalam waktu dekat. Sebelumnya Setya Novanto dilaporkan sudah menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua DPR. Tersangka kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik tersebut menyampaikan pengunduran dirinya melalui surat yang ditujukan kepada Fraksi Golkar DPR. Dalam surat itu Novanto juga merekomendasikan Fraksi Partai Golkar DPR untuk menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR. (Albar)   Baca Juga:Akbar Tandjung dan Sesepuh Partai Golkar Dukung Titiek SoehartoNetizen Dorong  Titiek Soeharto Ambil Alih GolkarAkbar Tandjung Nilai Titiek Soeharto Penuhi Syarat Jadi Ketum GolkarPengamat: Titiek Soeharto Berpeluang Besar Pimpin GolkarIngin Benahi Golkar, Titiek Soeharto Siap Jadi KetumPolling Twitter: Titiek Soeharto Ungguli AirlanggaDekat dengan Umat Islam, Titiek Dinilai Tepat Pimpin GolkarTitiek Soeharto, “Kuda Hitam” Ketum GolkarKesetiaan Titiek Soeharto pada GolkarDedi Mulyadi: Semua Kader Sepakat Munaslub GolkarDedi Mulyadi: Akar Rumput Menghendaki Munaslub GolkarJadi Ketum Golkar, Airlangga Harus Mundur dari MenteriAirlangga Klaim Telah Direstui JokowiJelang Munaslub Golkar : Idrus Marham vs AirlanggaKepada DPP dan DPD Tingkat I, Ical Usulkan Munaslub GolkarMuchtar: Pengganti Novanto, Pendukung Rezim JokowiPublik Sudah Muak pada Setya NovantoJika Jadi Ketum Golkar, Airlangga Harus Mundur dari Kabinet!Setya Novanto For PresidentKPK Tegaskan Punya Bukti Kuat Novanto Terlibat Kasus e-KTPWapres JK Minta Golkar Gelar Munaslub Gantikan NovantoKasus Novanto Episode Terburuk dalam Sejarah GolkarPolitisi Golkar Tuntut Novanto Mundur Sebagai Ketua DPRPeneliti NSEAS: Novanto Tersangka, Golkar Tidak Akan Menjauh dari JokowiSetya Novanto Gandeng Pengacara Kondang Otto HasibuanNovanto Resmi Huni Rutan KPKSyamsuddin: SN Mestinya Legowo Mundur