Obsessionnews.com –Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menyampaikan apresiasi kepada Komisi VI DPR RI yang telah memberikan dukungan penuh terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun 2026. Dukungan itu mencakup persetujuan pagu anggaran sebesar Rp1,40 triliun sekaligus dukungan untuk usulan tambahan anggaran yang diarahkan pada penguatan program prioritas, mulai dari perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, hingga dukungan manajemen.

Apresiasi tersebut disampaikan Mendag Budi Santoso dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI pada Senin (15/9/2025). Dalam kesempatan itu, Mendag menekankan bahwa dukungan DPR akan memperkuat langkah Kemendag untuk menghadirkan kebijakan perdagangan yang lebih efektif, menjaga daya saing produk nasional, sekaligus memastikan pasar rakyat tetap menjadi denyut nadi perekonomian masyarakat.

“Kami berterima kasih atas dukungan seluruh anggota Komisi VI. Pemerintah akan menindaklanjuti usulan ini sekaligus memastikan anggaran yang tersedia dapat memperkuat perdagangan dalam negeri, meningkatkan daya saing produk nasional, serta menjaga reputasi pasar rakyat yang menjadi denyut perekonomian masyarakat,”ujar Mendag.

Selain menyetujui pagu Rp1,40 triliun, Komisi VI DPR RI juga mendukung usulan tambahan anggaran sebesar Rp586,63 miliar untuk belanja operasional dan nonoperasional. Menurut Mendag, komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas terus dilakukan agar tambahan anggaran ini dapat disetujui. “Kami bahkan telah menyampaikan surat kembali ke Kemenkeu, dan berharap segera mendapat tanggapan positif,”jelasnya.

Komisi VI tidak hanya berhenti pada tambahan anggaran Kemendag, tetapi juga mengusulkan agar Kementerian Keuangan mengalokasikan dana sebesar Rp2,42 triliun khusus untuk Program Revitalisasi Pasar Rakyat. Usulan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menempatkan pasar rakyat sebagai pusat penting dalam mendukung perekonomian akar rumput.

Dukungan ini mendapat penekanan dari Anggota Komisi VI Rizal Bawazier. Menurutnya, revitalisasi pasar merupakan aspek vital perekonomian rakyat karena langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. “Revitalisasi pasar merupakan hal yang krusial bagi perekonomian karena langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Apalagi hal ini telah diatur dalam Inpres,”ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyoroti kondisi sebagian besar pasar rakyat yang masih kumuh, kurang nyaman, dan belum memadai untuk aktivitas jual beli. Ia menegaskan bahwa revitalisasi merupakan langkah nyata untuk memperbaiki ekosistem perdagangan tradisional. “Masih banyak pasar rakyat yang kumuh dan tidak nyaman. Revitalisasi pasar sebagaimana diamanatkan Inpres adalah langkah nyata memperkuat perekonomian rakyat sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat,”katanya.

Pasar rakyat selama ini dikenal bukan sekadar tempat transaksi, tetapi juga ruang interaksi sosial budaya masyarakat. Di pasar tradisional, pelaku usaha kecil dan menengah dapat tumbuh, sekaligus menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Namun, tantangan modernisasi, keterbatasan infrastruktur, serta persaingan dengan pasar modern membuat perbaikan pasar rakyat menjadi kebutuhan mendesak.

Dengan dukungan DPR RI, Kemendag optimistis anggaran 2026 akan menjadi momentum penting. Bukan hanya memperkuat posisi Indonesia di pasar global, melainkan juga menghidupkan kembali denyut ekonomi masyarakat dari bawah. Revitalisasi pasar diharapkan mampu menghadirkan wajah baru perdagangan tradisional yang lebih bersih, sehat, modern, tetapi tetap menjaga karakter lokal sebagai pusat interaksi sosial-ekonomi warga. (Ali)