Jakarta, Obsessionnews.com – Politisi Partai Golkar yang juga Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto secara resmi telah menyampaikan keinginannya maju sebagai calon Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini diungkapkan Jokowi di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (29/11/2017).
“Ya sebagai menteri, ya mesti toh, mau memiliki keinginan (kemudian) menyampaikan. Ya biasa,” kata Jokowi.
Jokowi menegaskan tak mengintervensi dinamika internal yang terjadi di Golkar karena merupakan urusan partai. Meski demikian Jokowi mengatakan, jika Airlangga memang ingin menjadi ketum Golkar, ia harus mundur dari jabatan menteri.
“Yang mau ngerangkap itu siapa? (Tidak boleh) ngerangkap-ngerangkap,” lanjut Jokowi.
Pasca ditahannya Ketum Golkar yang juga Ketua DPR Setya Novanto, tersangka kasus dugaaan korupsi e-KTP, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), muncul desakan agar Golkar menggelar Munaslub untuk mengganti Novanto. Namun, sampai saat ini Golkar belum memutuskan mengadakan Munaslub.
Airlangga disebut-sebut berpeluang besar untuk menggantikan Novanto. Peneliti Senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, jika Airlangga menjadi Ketum Golkar dia harus mundur dari kabinet. Pasalnya, di era Presiden Jokowi ketum partai harus memilih di partai atau di kabinet.
“Jika @airlangga_hrt ganti SN sbg ketum @Golkar5, dia hrs mundur dari kabinet. Di era @jokowi, ketum parpol hrs milih, di partai atau kabinet,” kicau Syamsuddin di akun Twitternya, @sy_haris, Senin (20/11).
Sebelumnya Syamsuddin menilai perbuatan Novanto dalam kasus e-KTP selain merusak nama baik lembaga DPR juga mencoreng citra Partai Golkar yang dipimpinnya. Syamsuddin berpendapat kasus Novanto merupakan episode terburuk dalam sejarah Partai Golkar. Syamsuddin menyayangkan para elite Golkar lebih memilih melindungi Novanto daripada menyelamatkan partai.
“Episode terburuk dlm sejarah Partai @Golkar5. Ironisnya, segenap elite Golkar lebih memilih melindungi SN ketimbang menyelamatkan partai,” kritik Syamsuddin di akun Twitternya, @sy_haris, Kamis (16/11).
Setya Novanto ngotot mempertahankan jabatannya sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Novanto berkirim surat kepada pimpinan DPR dan DPP Golkar, Selasa (21/11/2017). Dalam surat tersebut ia meminta DPR dan DPP Golkar tidak membahas tentang pemberhentian dirinya sebagai Ketua DPR maupun sebagai Ketum Golkar.
Dalam surat yang ditujukan kepada DPP Golkar, Novanto menunjuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) Idrus Marham sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketum. Rapat DPP Golkar, Selasa (21/11), menyetujui Idrus sebagai Plt Ketum Golkar.
Seperti diketahui KPK resmi mengumumkan status hukum Ketua DPR Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Dengan demikian Novanto untuk kedua kalinya ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari KPK beredar di kalangan wartawan. Saat itu Novanto belum diumumkan menjadi tersangka.
“Setelah melakukan gelar perkara, kami menetapkan tersangka atas nama tersangka SN, sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/11/2017).
Novanto sebelumnya sempat ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juli 2017. Namun kemudian status tersangkanya itu gugur setelah permohonan praperadilannya dikabulkan oleh hakim Cepi Iskandar.
Kasus ini diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari total paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun.
Diketahui, dua dari tersangka e-KTP juga diumumkan sebagai tersangka pada hari Jumat. Yakni eks Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman, pada Jumat, 30 September 2016, dan politikus Partai Golkar Markus Nari pada Jumat, 2 Mei 2017.
Menangkap Novanto ternyata bukan hal yang mudah. KPK mendatangi rumah Novanto di Jalan Wijaya XIII, Jakarta Selatan, Rabu (15/11) malam hingga Kamis dini hari. Namun, Novanto tak ada di tempat.
Pada Kamis (16/11) Novanto mengalami kecelakaan mobil di Jakarta, lalu dirawat di RS Medika Permata Hijau, Jakarta. Selanjutnya dipindah ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Jumat (17/11). Kemudian KPK resmi menahan Novanto pada Minggu (19/11). (arh)
Baca Juga:
Jelang Munaslub Golkar : Idrus Marham vs Airlangga
Kepada DPP dan DPD Tingkat I, Ical Usulkan Munaslub Golkar
Muchtar: Pengganti Novanto, Pendukung Rezim Jokowi
Publik Sudah Muak pada Setya Novanto
Jika Jadi Ketum Golkar, Airlangga Harus Mundur dari Kabinet!
KPK Tegaskan Punya Bukti Kuat Novanto Terlibat Kasus e-KTP
Wapres JK Minta Golkar Gelar Munaslub Gantikan Novanto
Kasus Novanto Episode Terburuk dalam Sejarah Golkar
Politisi Golkar Tuntut Novanto Mundur Sebagai Ketua DPR
Peneliti NSEAS: Novanto Tersangka, Golkar Tidak Akan Menjauh dari Jokowi
