Minggu, 7 Juni 20

Suu Kyi Diadili Mahkamah Internasional Atas Genosida Muslim Rohingya

Suu Kyi Diadili Mahkamah Internasional Atas Genosida Muslim Rohingya
* Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. (BBC)

 

Pemimpin rezim Myanmar, Aung San Suu Kyi diadili oleh Mahkamah Internasional yang berkantor di Den Haag atas tuduhan pemusnahan/pembantaian massal (genosida) terhadap muslim Rohingya di negara mayoritas Budha tersebut yang dilakukan oleh militer Myanmar bersama Budhis radikal ekstrim.

Aung San Suu Kyi memimpin rezim Myanmar diadili oleh sidang Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung tiga hari dari tanggal 10 hingga 12 Desember 2019.

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi bertolak ke Den Haag, Belanda, untuk menghadapi tuduhan genosida terhadap muslim Islam Rohingya di Mahkamah Internasional PBB.

Tuduhan genosida yang dilakukan Myanmar diajukan ke Mahkamah Internasional oleh Gambia, sebuah negara kecil di Afrika Barat yang berpenduduk mayoritas Muslim. Gambia secara resmi juga menuntut Myanmar pada November 2019 dengan tuduhan kejahatan internasional paling serius terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Dalam persidangan itu Gambia akan meminta majelis hakim PBB yang beranggotakan 16 orang agar menetapkan “langkah sementara” untuk melindungi warga Rohingya, sebelum materi gugatannya disidangkan secara penuh.

Lebih dari 730.000 warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar pada tahun 2017 setelah militer negara itu memimpin penumpasan brutal dan melakukan pembunuhan secara sadis dan keji terhadap ribuan muslim Rohingya.

Menurut penyelidikan Perserikatan bangsa Bangsa (PBB) dan sejumlah organisasi HAM internasional, ribuan muslim Rohingya telah dibunuh tentara rezim Myanmar bersama Budhis radikal ekstrim dan lebih dari 700.000 muslim Rohingya kabur mengungsi ke negara tetangga Bangladesh ketika tentara Myanmar melakukan serangan di tahun 2017.

PBB menyatakan, penumpasan dilakukan dengan “niat genosidal” dan termasuk pembunuhan massal dan pemerkosaan. Pada Oktober 2018, Australia mengenakan pencekalan dan sanksi lain terhadap lima jenderal Myanmar yang dituduh memimpin penumpasan orang Rohingya.

Meski mendapat kecaman internasional, namun pemerintahan Suu Kyi tetap membela tindakan militer Myanmar tersebut dengan dalih bahwa hal itu sebagai tanggapan sah terhadap serangan militan Rohingya.

Sebelum berangkat ke Den Haag, Suu Kyi bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, dan membahas kerjasama yang lebih kuat.

“Aung San Suu Kyi berterima kasih kepada China atas dukungan dan bantuannya dalam menjaga kedaulatan nasional Myanmar, menentang campur tangan asing, dan mempromosikan pembangunan sosial ekonomi,” pejabat Deplu China Zhao Lijian.

Mengapa Baru Diadili Sekarang?
Mengapa Myanmar diadili sekarang? ICJ merupakan pengadilan tertinggi di PBB dan kasus-kasus di sana harus diajukan oleh negara.

Kasus ini pun sekarang baru diajukan oleh Gambia, sebuah negara berpenduduk mayoritas Muslim di Afrika Barat, atas nama puluhan negara-negara Muslim lainnya.

“Yang diminta oleh Gambia adalah agar Pengadilan memerintahkan Myanmar untuk menghentikan pembunuhan-pembunuhan kejam ini, menghentikan tindakan barbar yang terus mengguncang kesadaran kolektif kita, untuk menghentikan genosida terhadap rakyat mereka sendiri,” kata Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman Gambia, Abubacarr M Tambadou, di Mahkamah Internasional.

Gambia mengajukan kasus ini sesudah Abubaccar mengunjungi kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh dan mendengar mengenai “pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan di sana”, katanya kepada BBC bulan Oktober tahun ini.

Pada sidang pendahuluan tiga hari ini, Gambia meminta agar ICJ mengabulkan permohonan mereka untuk melindungi minoritas Rohingya. Namun putusan akhir mengenai genosida ini sendiri bisa terjadi bertahun-tahun lagi.

Apa tuduhan terhadap Myanmar?
Pada awal 2017 terdapat satu juta orang Rohingya di Myanmar, kebanyakan hidup di negara bagian Rakhine. Namun Myanmar, negara mayoritas Buddha, menganggap mereka sebagai imigran gelap dan menolak memberi kewarganegaraan.

Minoritas Rohingya telah lama mengeluhkan terjadinya persekusi terhadap mereka. Tahun 2017 militer Myanmar, Tatmadaw, menjalankan operasi besar-besaran di Rakhine.

Menurut tuduhan yang diajukan oleh Gambia kepada ICJ, militer Myanmar telah melakukan “operasi pembersihan yang luas dan sistematis” terhadap Rohingya, mulai Oktober 2016 dan berlanjut hingga Agustus 2017.

Petisi Gambia menuduh bahwa pembersihan ini “dimaksudkan untuk menghancurkan Rohingya sebagai kelompok, seluruhnya maupun sebagian”, melalui pembunuhan massal, pemerkosaan dan pembakaran terhadap bangunan mereka “sering kali dengan penghuninya dikunci di dalam”.

Misi pencari fakta PBB yang menyelidiki tuduhan ini menemukan bukti menarik yang menyatakan bahwa tentara Myanmar harus diselidiki untuk tuduhan genosida terhadap Muslim Rohingya di Rakhine.

Bulan Agustus, sebuah laporan menuduh tentara Myanmar “secara rutin dan sistematis melakukan pemerkosaan massal dan berbagai tindakan seksual dengan kekerasaan dan paksaan terhadap perempuan, anak-anak dan orang-orang transgender”.

Bulan Mei, tujuh orang tentara Myanmar yang dipenjara karena membunuh 10 orang Rohingya dibebaskan lebih awal dari penjara. Myanmar mengatakan operasi militer mereka mengarah pada kelompok militan Rohingya dan militer telah menyatakan mereka tidak bersalah.

Apa peran Aung San Suu Kyi?
Myanmar yang diajukan ke pengadilan, bukan Aung San Suu Kyi. Mahkamah Internasional (ICJ) tidak bisa menghukum individu sebagaimana misalnya yang bisa dilakukan oleh International Criminal Court (secara terpisah ICC juga menyelidiki kasus Rohingya).

Namun, hingga batas tertentu, kasus ini juga terkait dengan Suu Kyi yang meraih hadiah Nobel Perdamaian tahun 1991. Syu Kyi telah melakukan pembiaran terhadap genosida muslim Rohingya yang dilakukan militer Myanmar bersama Budhis radikal ekstrim.

Suu Kyi telah menjadi pemimpin de facto Myanmar sejak bulan April 2016, sebelum genosida yang dituduhkan terjadi. Ia dituduh oleh penyelidik PBB “terlibat” dengan memberi persetujuan kepada militer.

Bagaimana simbol perdamaian bisa diadili untuk tuduhan genosida? “Saya mohon anda untuk membuka mata, dan mohon gunakan kewenangan moral anda, sebelum terlambat,” kata penyelidik, Yanghee Lee, bulan September.

Suu Kyi memastikan bulan November bahwa ia akan secara pribadi memimpin pembelaan diri negaranya di pengadilan di Den Haag – dalam perannya sebagai menteri luar negeri – bersama “pengacara internasional terkemuka”.

Apa kemungkinan hasil persidangan ini?
Hingga kini, Gambia meminta kepada pengadilan untuk menerapkan “langkah-langkah sementara” guna melindungi minoritas Rohingya di Myanmar, dan di mana saja, dari ancaman atau kekerasan lebih lanjut. Langkah ini akan mengikat secara hukum.

Untuk memutuskan apakan Myanmar melakukan genosida, pengadilan harus memastikan bahwa negara Myanmar bertindak “dengan niatan menghancurkan seluruh atau sebagian” minoritas Rohingya.

Bahkan jika ICJ memutuskan Myanmar bersalah, mereka tidak memiliki alat paksa untuk menjalankan putusan itu terhadap Aung San Suu Kyi ataupun para jenderal Myanmar.

Para pemimpin Myanmar itu tidak akan secara otomatis ditahan serta diadili karenanya. Namun putusan bahwa mereka bersalah bisa mengarah pada sanksi, dan bisa menyebabkan kerusakan ekonomi dan reputasi Myanmar.

AFP – Seoang pengungsi Rohingya di Kuala Lumpur menaruh sandalnya di atas poster pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi -yang bermakna mengungkapkan kemarahan berdasarkan budaya Asia selatan. (BBC)

Bagaimana situasi terakhir yang dihadapi oleh minoritas Rohingya?
Ratusan ribu minoritas Rohingya meninggalkan Myanmar sejak operasi militer dimulai.

Jonathan Head mengunjungi kamp sementara Hla Poe Kaung, yang didirikan di desa Rohingya yang telah dihancurkan

Pada tanggal 30 September, terdapat 915.000 pengungsi Rohingya di kamp-kamp di Bangladesh.

Hampir 80% dari mereka tiba antara Agustus dan Desember 2017, serta bulan Maret tahun ini. Bangladesh menyatakan tak akan menerima lagi pengungsi baru.

Bulan Agustus, Bangladesh membentuk skema repatriasi sukarela – tetapi tak ada satupun orang Rohingya yang mau menjalaninya.

Bangladesh berencana merelokasi 100.000 pengungsi ke Bhasan Char, sebuah pulau kecil di Teluk Bengala, tetapi ide ini ditentang oleh 39 aid lembaga pemberi bantuan dan kelompok perlindungan hak asasi manusia ..

Bulan September, wartawan BBC Jonathan Head melaporkan bahwa barak polisi, bangunan pemerinah dan kamp relokasi pengungsi telah dibangun di lokasi bekas desa-desa minoritas Rohingya di Myanmar. (BBC/RTR/ABC)

Baca Juga:

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.