Jakarta, Obsessionnews.com – Koordinator Bidang Perekonomian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto tidak sah atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Menurut pria yang juga Menteri Perindustrian ini, Setya Novanto tidak bisa dengan mudahnya menunjuk Aziz Syamsuddin. Sebab, sesuai rapat pleno DPP Partai Golkar pada 21 November lalu memutuskan semua keputusan strategis terkait Partai Golkar harus dibahas dahulu oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar Idrus Marham bersama ketua harian dan koordinator bidang di Golkar.
Airlangga menyebut sampai hari ini belum ada rapat pleno DPP yang menunjuk alat kelengkapan dewan. “Karena itu tentu ini berproses di luar jalur yang biasanya yang ditempuh di partai politik apalagi terutama Partai Golkar,” ujar Airlangga di sela-sela menghadiri sarasehan nasional bertajuk “Merumuskan Pembaharuan dan Kebangkitan Partai Golkar” di Manhattan Hotel, Casablanca Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (10/12/2017).
Airlangga menuturkan, baik DPR maupun Partai Golkar saat ini tengah disorot oleh masyarakat bukan karena prestasinya tapi karena ulah para elitenya yang merusak citra keduanya dengan kasus korupsi. Kondisi ini tidak bisa diperburuk dengan penunjukan Aziz Syamsudin sebagai Ketua DPR yang menyalahi aturan.
Dia mengatakan, semua pihak seharusnya menghormati DPR sebagai lembaga tinggi negara. Penghormatan itu di antaranya ditunjukkan lewat proses-proses yang dilakukan oleh parpol, apalagi dalam agenda yang begitu besar yaitu mengenai ketua DPR. Jangan ada kesan penunjukan itu hanya untuk mengamankan gerbong Setya Novanto.
“Nah, itu harus dipertontonkan kepada publik bahwa wibawa kelembagaan ini jangan dikooptasi oleh keputusan-keputusan yang sifatnya dadakan,” ujar Airlangga.
Airlangga menilai semestinya pemilihan ketua DPR oleh DPP Golkar dipikirkan usai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munslub) digelar dan sudah terpilih ketua umum. Apalagi keinginan Munslub saat ini menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan dalam waktu dekat.
Sebelumnya Setya Novanto dilaporkan sudah menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua DPR. Tersangka kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik tersebut menyampaikan pengunduran dirinya melalui surat yang ditujukan kepada Fraksi Golkar DPR.
Dalam surat itu Novanto juga merekomendasikan Fraksi Partai Golkar DPR untuk menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR. (Albar)
Baca Juga:
Akbar Tandjung dan Sesepuh Partai Golkar Dukung Titiek Soeharto
Netizen Dorong Titiek Soeharto Ambil Alih Golkar
Akbar Tandjung Nilai Titiek Soeharto Penuhi Syarat Jadi Ketum Golkar
Pengamat: Titiek Soeharto Berpeluang Besar Pimpin Golkar
Ingin Benahi Golkar, Titiek Soeharto Siap Jadi Ketum
Polling Twitter: Titiek Soeharto Ungguli Airlangga
Dekat dengan Umat Islam, Titiek Dinilai Tepat Pimpin Golkar
Titiek Soeharto, “Kuda Hitam” Ketum Golkar
Kesetiaan Titiek Soeharto pada Golkar
Dedi Mulyadi: Semua Kader Sepakat Munaslub Golkar
Dedi Mulyadi: Akar Rumput Menghendaki Munaslub Golkar
Jadi Ketum Golkar, Airlangga Harus Mundur dari Menteri
Airlangga Klaim Telah Direstui Jokowi
Jelang Munaslub Golkar : Idrus Marham vs Airlangga
Kepada DPP dan DPD Tingkat I, Ical Usulkan Munaslub Golkar
Muchtar: Pengganti Novanto, Pendukung Rezim Jokowi
Publik Sudah Muak pada Setya Novanto
Jika Jadi Ketum Golkar, Airlangga Harus Mundur dari Kabinet!
KPK Tegaskan Punya Bukti Kuat Novanto Terlibat Kasus e-KTP
Wapres JK Minta Golkar Gelar Munaslub Gantikan Novanto
Kasus Novanto Episode Terburuk dalam Sejarah Golkar
Politisi Golkar Tuntut Novanto Mundur Sebagai Ketua DPR
Peneliti NSEAS: Novanto Tersangka, Golkar Tidak Akan Menjauh dari Jokowi
