Jakarta, Obsessionnews.com –  Pariwisata dimasukkan dalam program utama Kabinet Kerja, selain infrastruktur, pangan, energi dan maritim. Pariwisata berpotensi besar meraup devisa dengan cara cepat dan mudah. Hampir lima tahun mengendalikan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil menggairahkan sektor pariwisata. Berbagai terobosan dilakukan pemerintah agar pariwisata semakin menggeliat. Terobosan terbesar adalah membuat kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), yang selama 6 presiden sebelumnya hanya 15 negara. Ketika Jokowi menjadi orang nomor satu di Indonesia berubah menjadi 45 negara, lalu bertambah jadi 90, dan kini sudah 169 negara.   Baca juga:Putri Pariwisata NTT Dinobatkan sebagai Putri Pariwisata 2019Menteri Arief Ajak Finalis Putri Pariwisata Promosikan Indonesia Melalui Platform DigitalMenpar Nilai Pulau Rupat Cocok Jadi KEK Pariwisata   Terobosan lainnya adalah pemerintah melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) gencar mempromosikan objek-objek wisata unggulan di berbagai daerah. Selain itu Kemenpar pun terus-menerus mempromosikan event-event kesenian, kebudayaan, olahraga, dan lain sebagainya. Sektor pariwisata diharapkan mampu mendorong Indonesia naik kelas menjadi negara maju pada 2045. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Bambang Brodjonegoro saat Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata (Rakornaspar) III Tahun 2019 di Swissotel PIK Avenue, Jakarta pada Selasa (10/9/2019), mengatakan visi lima tahunan agar indonesia bisa menjadi negara maju dan berkembang adalah dengan menjadikan sektor pariwisata sebagai penumpu perekonomian bangsa. “Pariwisata adalah harapan untuk perekonomian Indonesia naik kelas menjadi kategori negara maju pada 2045. Fokus kita 5 tahun ke depan adalah memperkuat devisa melalui pariwisata, bukan hanya jumlah wisatawannya,” ujar Bambang. Ia menambahkan, wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) harus digenjot karena sekalipun rentang tinggal mereka singkat tapi para turis MICE ini big spender," tandasnya.   Halaman selanjutnya Bambang juga mengatakan, target yang ditetapkan untuk pariwisata pada 2024 yaitu menyumbang devisa mencapai 28 miliar dolar AS atau setara dengan 26 juta kunjungan wisman dan memberikan kontribusi PDB mencapai 5,5 persen. Untuk wisatawan nusantara (wisnus) targetnya mencapai 350-400 juta orang, serta mempekerjakan 15 juta orang pekerja dan meningkatkan peringkat Travel and Tourism ke posisi 29 sampai 34. Bambang menjelaskan, persaingan ekonomi global saat ini sangat berat. Komoditas ekspor saat ini tidak bisa diandalkan untuk jadi penghasil devisa. Sektor pariwisata yang saat ini jadi harapan besar. “Salah satu item transaksi berjalan adalah travel, selisih antara berapa pengeluaran wisatawan asing di Indonesia yang menjadi devisa dan berapa wisatawan Indonesia yang mengeluarkan. Alhamdulillah masih surplus. tapi surplusnya menipis,” katanya. Halaman selanjutnyaPariwisata Indonesia Raih Peringkat ke-9 Tercepat di Dunia Sementara itu Menteri Pariwisata Arief Yahya memaparkan pertumbuhan pariwisata Indonesia meraih peringkat ke-9 tercepat di dunia, dengan pertumbuhan wisatawan mancanegara pada tahun 2014-2018 mencapai 67,6 persen. "Maka dari itu bisa diproyeksikan kemungkinan pada 2019, target devisa mencapai 20 miliar dolar AS dapat tercapai," kata Arief. Sebelumnya Presiden Jokowi menginginkan pembangunan infrastruktur di kawasan destinasi super prioritas agar dipercepat. Sehingga bisa dipromosikan secara masif pada 2020. Untuk mencapai target ini, pemerintah menganggarkan Rp6,5 triliun kepada 4 destinasi super prioritas dengan rincian Danau Toba (Rp2,2 triliun). Kemudian Borobudur (Rp2,1 triliun), Labuan Bajo (Rp6,3 triliun), dan Mandalika (Rp1,9 triliun). Jokowi meminta seluruh kementerian terkait agar memberikan dukungan penuh. Baik itu dalam hal yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, maupun penghijauan kembali kawasan wisata, terutama di Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika. Rakornas ini dihadiri oleh sejumlah Menteri dan Pejabat Kementerian dan Lembaga, antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perencaanan Pembangunan Nasional Indonesia Bambang Brodojonegoro, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Kepala Biro Perencaanan dan Keuangan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Ahmad Rekotomo. (arh)