Jakarta, Obsessionnews.com - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua pimpinan Egianus Kogoya mengancam akan menggagalkan Pemilu 2019 di Papua. Potongan video pernyataan Egianus terkait ancaman tersebut tersebar luas di media sosial seperti Facebook dan YouTube. KKB dibawah Egianus Kogoya bahkan telah menyiapkan pasukan untuk mengobrak-abrik ajang pesta demokrasi yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang.   Baca juga:Janji Jokowi di Papua BaratLama Bercokol di Papua, Siapa Freeport-McMoRan?Masyarakat Papua Nobatkan Menteri Lukman sebagai Tokoh Moderasi Beragama   Menko Polhukam Wiranto mengaku belum tahu-menahu soal informasi tersebut. Meski demikian, Wiranto memberi peringatan. Dia menyatakan, siapapun yang menghasut bahkan mengancam keamanan masyarakat untuk menggunakan hak pilih di Pemilu 2019, akan berhadapan dengan hukum. "Jadi semua kegiatan yang menghasut, yang mengancam, yang menakut-nakuti hak pilih masyarakat, itu tentu ada hukumnya, ada aturan hukum itu. Ini kan demokrasi. Demokrasi itu sesuai konstitusi rakyat diberikan hak untuk memilih. Ada undang-undangnya. Tatkala ada kelompok masyarakat, atau perorangan atau siapapun yang mencoba melarang mengganggu mengancam masyarakat untuk tidak memilih tentu ada hukumnya, ada undang-undang," ujar Wiranto, Kamis (4/4/2019). "Serahkan saja pada hukum, nggak usah kita ributkan. tinggal dicatat siapa yang bicara, kelompok mana yang bicara, langkah aksinya bagaimana, itu nanti kan ada hukumnya. Tapi sedapat mungkin kita cegah. Ini negara demokrasi di mana sesuai konstitusi rakyat mendapat kesempatan untuk memilih pemimpinnya nggak boleh dirintangi. Itu hak rakyat," sambung Wiranto menegaskan. Wiranto sebelumnya telah berulangkali menyatakan dirinya akan menjamin pelaksanaan Pemilu 2019 berlangsung lancar dan tertib. Dia telah memberikan warning kepada pihak-pihak yang berupaya menggagalkan, termasuk pihak yang menghasut masyarakat untuk golput. Dia mewacanakan hasutan golput bisa dijerat dengan UU ITE atau UU Terorisme karena menurutnya sudah masuk kepada ancaman. [caption id="attachment_278319" align="alignnone" width="640"] Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua pimpinan Egianus Kogoya. (Foto: Tribunnews.com)[/caption] Seperti diketahui, usai insiden kontak senjata antara KKB Papua dengan anggota Brimob di Kabupaten Nduga, kini pimpinan KKB Egianus Kogoya kembali berulah. Tak tanggung-tanggung, pentolan KKB Egianus Kogoya mengaku siap mengagalkan Pemilu 2019. KKB dibawah komandonya bahkan telah menyiapkan pasukan untuk mengobrak-abrik pemilu. "Boikot Pilpres 2019. Jadi dengan tegas bahwa saya sampaikan Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat dan bupati-bupati dan DPRD tidak boleh kasih suara untuk Pemilihan Presiden 2019," ujar Egianus. Egianus Kogoya melarang keras pelaksanaan pemilu 2019 di wilayah konflik bersenjata Kabupaten Nduga. Wilayah Kabupaten Nduga yang terdiri dari 32 Distrik, Egianus telah perintahkan 6 bataljon siap memboikot pemilu apabila pihak pemerintah setempat secara paksa mengadakan pemilu di wilayah Kabupaten Nduga. [caption id="attachment_278320" align="alignnone" width="640"] KKB Menebar ancaman di Papua. (Foto: Bangkapos)[/caption] Tidak hanya melalui video, Egianus Kogoya juga menyampaikan ancaman itu lewat pernyataan tertulis. Dia menyatakan bahwa 8 Distrik di wilayah itu warga sipil telah mengungsi total. Delapan Distrik yang ia sebutkan diantaranya: 1. Paro, 2. Mapnduma, 3. Gilpid, 4. Darakma, 5. Mam, 6. Yal, 7. Nitkuri dan 8. Yigi. “Secara otomatis kabupaten Nduga Boikot Pemilu, jika ada oknum yang memaksa pelaksanaan pemilu maka pasukan saya siap berhadapan,” tulis dalam pernyataan pesan singkat. Pada delapan distrik tidak ada masyarakat yang menghuni, kecuali 3 Distrik di wilayah Mbua. Namun dari 3 Distrik bahwa Egianus mengaku terima laporan dari tokoh masyarakat sempat, menyatakan menolak pemilu dan ancam boikot pemilu 2019 di 3 Distrik. Klaim Egianus sebab wilayah Kabupaten Nduga bukan bagian dari Indonesia maka pemilu Indonesia 2019 di Kabupaten Nduga layak boikot. Egianus menyatakan bahwa, “Sesuai keinginan masyarakat. Saya selaku pemekang kendali perang kemerdekaan Papua Barat, siap boikot pilpres 2019 sesuai intruksi Pimpinan Komando Nasional TPNPB. KODAP III siap minum kopi bersama TNI POLRI di Ibu Kota Kabupaten Nduga,” tegasnya. (Has)