Obsessionnews.com — Pemerintah pusat memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah menyusul peringatan dini cuaca ekstrem yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk periode 23–29 Januari 2026. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menegaskan bahwa peringatan dini tersebut harus menjadi dasar utama pengambilan keputusan cepat di tingkat pusat dan daerah.

BMKG mencatat, pada 23 hingga 25 Januari 2026 sejumlah wilayah Indonesia berada pada level Siaga hingga Awas terhadap hujan lebat hingga ekstrem. Untuk 23 Januari, wilayah dengan status Awas meliputi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Timur, sementara Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur masuk kategori Siaga. Kondisi serupa berlanjut pada 24 dan 25 Januari dengan cakupan wilayah yang tetap luas, termasuk sejumlah provinsi di Papua.

Selain ancaman hujan lebat, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini angin kencang di berbagai wilayah strategis, mulai dari Aceh hingga Nusa Tenggara, termasuk kawasan padat penduduk seperti Jabodetabek dan Pulau Jawa. Situasi ini dinilai berpotensi memicu banjir, longsor, serta gangguan aktivitas masyarakat apabila tidak diantisipasi secara serius.

Menko PMK menekankan bahwa peringatan dini BMKG bukan sekadar informasi cuaca, melainkan instrumen penting untuk melakukan langkah pencegahan sejak dini. Ia meminta seluruh kepala daerah dan perangkat daerah menjadikan dokumen resmi BMKG sebagai rujukan langsung dalam mengaktifkan sistem kesiapsiagaan.

“Ini adalah fase krusial untuk melakukan early action. Peringatan dini harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan agar risiko korban jiwa dan kerugian sosial dapat ditekan,” tegas Menko PMK.

Pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota yang berada pada level Siaga dan Awas, khususnya di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, dan NTT, diminta segera memperkuat kesiapan daerah. Fokus penguatan diarahkan pada aktivasi posko siaga bencana, kesiapan penuh BPBD, TNI, Polri, dan relawan, serta pengecekan titik-titik rawan seperti daerah aliran sungai, tanggul, lereng rawan longsor, dan sistem drainase perkotaan.

BMKG juga mencatat sejumlah wilayah dengan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrem pada 23 Januari 2026, antara lain Kabupaten dan Kota Tangerang serta Tangerang Selatan di Banten, seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta, serta Kabupaten Probolinggo di Jawa Timur. Wilayah-wilayah tersebut diminta menjadi prioritas dalam penguatan kesiapsiagaan lapangan.

Di sisi lain, Menko PMK menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Warga di wilayah rawan diimbau untuk terus memantau informasi resmi BMKG, mengurangi aktivitas di kawasan rawan banjir dan longsor saat hujan lebat, serta menyiapkan langkah antisipasi keluarga.

“Kesiapsiagaan masyarakat adalah lapisan pertama perlindungan. Informasi yang dipahami dengan benar dan tindakan yang tepat waktu akan menyelamatkan banyak jiwa,” ujar Menko PMK.

Lebih lanjut, Menko PMK menegaskan bahwa penguatan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem ini merupakan bagian dari strategi nasional pengurangan risiko bencana berbasis risiko. Koordinasi lintas sektor terus diperkuat dengan melibatkan BNPB, BMKG, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta pemerintah daerah, agar respons yang dilakukan terintegrasi dan tepat sasaran.

Pemerintah pusat memastikan akan terus memantau perkembangan cuaca ekstrem selama periode 23–29 Januari 2026 dan memberikan dukungan penuh kepada daerah yang terdampak hingga potensi ancaman cuaca ekstrem dinyatakan mereda.   (Ali)