Obsessionnews.com — Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengoordinasikan percepatan penanganan darurat bencana tanah longsor yang melanda Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Bencana tersebut terjadi pada Jumat petang, 23 Januari 2026, sekitar pukul 18.00 WIB, menyusul hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut.

Berdasarkan pembaruan data hingga Sabtu, (24/1/2026) pukul 13.00 WIB, longsor dilaporkan terjadi di dua lokasi, yakni Pasirkuning RT 05/11 dan Pasirkuda RT 01/10, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua. Peristiwa ini berdampak signifikan terhadap permukiman warga, dengan sekitar 30 rumah terdampak dan 34 kepala keluarga atau 113 jiwa terkena dampak langsung.

Dalam kejadian tersebut, tujuh orang dilaporkan meninggal dunia. Sebanyak 23 orang berhasil selamat, sementara puluhan warga lainnya masih dalam proses pencarian dan pendataan. Kondisi medan yang berat serta potensi longsor susulan akibat cuaca yang masih tidak stabil menjadi tantangan utama dalam proses penanganan darurat.

Saat ini, upaya penanganan di lapangan dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bandung Barat dengan dukungan BPBD Provinsi Jawa Barat, aparat TNI dan Polri, serta unsur terkait lainnya. Proses pencarian korban, pengamanan lokasi, dan pendataan dampak terus dilakukan secara intensif, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas dan warga.

Kemenko PMK menegaskan bahwa operasi pencarian dan penyelamatan menjadi prioritas utama. Pelibatan penuh Basarnas, TNI, Polri, serta relawan terlatih terus didorong untuk mempercepat evakuasi dan pencarian korban. Pemerintah daerah juga didorong segera menetapkan status Tanggap Darurat Daerah guna memperlancar mobilisasi sumber daya, personel, dan logistik.

Selain operasi SAR, layanan kemanusiaan dasar bagi warga terdampak terus diperkuat. Kemenko PMK menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan mendesak seperti layanan kesehatan, logistik, dapur umum, ketersediaan air bersih, serta penyediaan tempat pengungsian yang aman dan layak, dengan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Untuk mengurangi risiko lanjutan, pemerintah menekankan pengamanan wilayah rawan dan pembatasan akses warga ke zona berbahaya. Koordinasi teknis dengan BMKG dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) juga diperkuat guna memantau potensi pergerakan tanah dan kondisi cuaca yang dapat memicu longsor susulan.

Dalam aspek tata kelola informasi, Kemenko PMK mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang terkoordinasi dan satu pintu melalui BPBD dan BNPB, agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat serta terhindar dari hoaks dan kepanikan.

Untuk memastikan koordinasi tanggap darurat berjalan efektif di lapangan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menugaskan Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan, Budiono Subambang, untuk mengoordinasikan pelaksanaan penanganan darurat, memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terdampak dapat tertangani secara cepat dan tepat.

Pemerintah menyampaikan duka cita mendalam kepada seluruh keluarga korban yang terdampak bencana ini. Kemenko PMK menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penanganan bencana secara terpadu, dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, kemanusiaan, dan percepatan pemulihan pascabencana.  (Ali)