Prabowo lalu menyinggung sejumlah hal yang menurut ia dan timnya adalah kecurangan yang dilakukan kubu petahana, Paslon nomor urut 01 dalam Pilpres 2019 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.
Dari mulai 6,7 juta pemilih di setidaknya 73 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tak mendapatkan undangan untuk memilih, penyimpangan dalam Daftar Pemilih Tetap, kesulitan kubunya mendapat izin kampanye, mobilisasi instrumen negara termasuk Pegawai Negeri Sipil untuk mendukung Jokowi, dan memperalat BUMN untuk membiayai kampanye.
Terkini, kubu Prabowo pun mengkritik Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kerap didapatkan temuan salah memasukkan data sehingga tak sinkron.
Baca juga:
PAN Tegaskan Komitmen dengan Prabowo Hanya Sampai Pilpres
Lokasi Penghitungan Real Count BPN Prabowo-Sandi Fiktif atau Fakta?
Mencari Bukti Klaim Kemenangan Prabowo
Atas dasar itu semua, Prabowo mendesak agar dilakukan audit tim independen untuk mengoreksi segala kecurangan dan kecerobohan di dalam pelaksanaan pemilu 2019 yang kini sedang memasuki tahap rekapitulasi penghitungan suara.
“Apa yang kami minta adalah sebuah pengoreksian atas hal yang melenceng dari aturan-aturan ini. Kami menginginkan audit IT (Teknologi Informasi). Sesederhana itu. Semua entri yang salah dimasukkan juga harus diperbaiki. Itulah semua yang kami minta,” tegas Prabowo. (Albar)
