Kamis, 19 September 19

Soal Freeport, Sri Mulyani Bela Jokowi yang Disebut Goblok Oleh Pengamat

Soal Freeport, Sri Mulyani Bela Jokowi yang Disebut Goblok Oleh Pengamat
* Penambangan Freeport di Kabupaten Mimika, Papua. (Foto: Twitter ‏@IDFreeport)

Jakarta, Obsessionnews.com – Sejak tahun 1967 Freeport McMoran (FCX) memegang Kontrak Karya (KK) penambangan di Papua. KK tersebut diperpanjang pada tahun 1991, untuk jangka waktu 30 tahun sampai dengan 2021. Pada KK 1991 tercantum bahwa setelah 2021 pemerintah Republik Indonesia akan memberikan perpanjangan hak penambangan 2 x 10 tahun hingga 2041,  dan tidak akan melakukan penghentian kontrak tanpa alasan yang wajar.

Dengan berbekal KK tersebut, FCX bahkan sejak tujuh tahun lalu sudah meminta proses pembahasan untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan KK hingga 2041. Alasan mereka adalah keputusan perpajangan kontrak harus dilakukan jauh hari, agar kepastian investasi ke depan dan kontinuitas operasi penambangan dapat dijaga dan tidak berhenti.

 

Baca juga:

Menolak Pansus DPR Divestasi Freeport, Ada Apa Inas?

Freeport dan Nasionalisme Kita

Lama Bercokol di Papua, Siapa Freeport-McMoRan?

Kita yang Bodoh Atau Freeport yang Pandai?

 

Alasan lain Indonesia mengeluarkan UU 4 tahun 2009 mengenai Penambangan Mineral dan Batubara yang mengharuskan semua KK diubah menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sehingga muncul tekanan kepada FCX untuk mengubah KK menjadi IUPK. Pemerintahan SBY menghadapi situasi harus melaksanakan UU 4/2009, termasuk tekanan DPR untuk melaksanakan UU4/2009, namun pada saat bersamaan harus menghormati dan menjalankan KK yang dipegang FCX. Hingga Pemerintahan SBY berakhir 2014, tidak terjadi kesepakatan antara pemerintahan Indonesia dengan FCX mengenai perpajangan KK dan pengubahan KK menjadi IUPK.

Tugas ini dipikul oleh Presiden Joko Widodo semenjak terpilih sebagai Presiden tahun 2014. Jokowi menugaskan para menteri melakukan negosiasi kontrak Freeport yang menyangkut empat hal yang tidak terpisahkan, yakni pertama keharusan FCX melakukan divestasi 51% kepemilikan pada PT Freeport Indonesia (FI) ke Indonesia.

Kedua, keharusan FCX untuk membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun semenjak persetujuan perpanjangan operasi ditandatangani.

Ketiga, keharusan FCX membayar lebih besar bagi penerimaan negara, yakni Perpajakan Pusat dan Daerah, serta PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Keempat, perpanjangan operasi 2 x 10 tahun hingga 2041 diatur dalam skema IUPK sebagai pengganti KK.

 

Baca juga:

Pelajaran untuk Kasus Freeport

Ada Potensi Kerugian Negara, Pembelian 51% Saham Freeport

Inalum Kuasai 51 Persen Saham dan Dosa Freeport

Freeport Bisa Jadi Skandal Raksasa

 

Pages: 1 2 3 4 5

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.