Dalam surat terbukanya kepada Jokowi itu Singgih mengungkapkan terdapat trialisme atau tiga kepengurusan PTMSI yang mendeklarasikan kepemimpinannya melalui berbagai keputusan yang mereka pegang dan masing-masing menganggap dirinya yang paling benar, tanpa memikirkan roda pembinaan olahraga tenis meja di Indonesia lagi.
Hal itu berdampak munculnya berbagai permasalahan yang sangat rumit, perpecahan, dan kemunduran dalam pembinaan cabang olahraga tenis meja di Indonesia.
Pegangan yang dipakai oleh mereka masing-masing selaku kepengurusan PTMSI hingga terjadi trialisme adalah sebagai berikut:
Pertama, PB PTMSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Lukman Edi. Mengacu pada SK KONI Pusat, masa berlaku sampai dengan tahun 2020, dan memegang hasil Putusan BAORI.
Kedua, PB PTMSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Peter Layardi Lay. Mengacu pada SK KONI Pusat, meneruskan kepengurusan setelah Dato’ Sri Tahir mundur melalui Munaslub 2019.
Ketiga, PP PTMSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Oegroseno. Tidak ada SK KONI Pusat. Memegang PIN ITTF, karena mendapat izin/mandat dari Ketua Umum KOI periode Rita Subowo, dan memegang Surat Putusan Mahkamah Agung.
Adanya trialisme kepengurusan PTMSI tersebut berakibat sangat fatal. Hampir di seluruh sektor mengalami perpecahan, terutama pada kepengurusan daerah di seluruh Indonesia. Bahkan sudah mulai berpengaruh terhadap klub/Persatuan Tenis Meja (PTM) dalam melakukan pembinaan.
Perpecahan di tubuh PTMSI mengakibatkan tenis meja tidak diikutsertakan dalam SEA Games 2019 Filipina, dan dicoret dari Pekan Oahraga Nasional (PON) XX 2020 Papua.
Hal ini sangat mengganggu pembinaan atlet/pelatih/pembina tenis meja dan berdampak pada kemunduran yang drastis bagi prestasi tenis meja tanah air.
Kemelut di tubuh PTMSI sudah berlangsung 7 tahun dan 8 bulan, tanpa ada satu kesepakatan yang berhasil menyatukan.
“Kemelut di tubuh PTMSI yang berlarut-larut tersebut jelas merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” tulis Singgih di surat itu.
Oleh karena itu ia berharap Presiden turun tangan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, agar terwujud hanya ada satu PTMSI.
Negaraku Jangan Diam!
Surat pertama tidak mendapat respons dari Jokowi. Singgih kemudian kembali membuat surat terbuka kedua kepada Jokowi, Selasa (12/10/2021), kemudian disebarkan ke grup-grup WhatsApp tenis meja pada Kamis (14/10/2021). Dalam surat itu Singgih mendesak Jokowi turun tangan untuk menyelesaikan konflik di PTMSI.
Halaman selanjutnya
