Selasa, 7 Juli 20

Revitalisasi Pasar Harus Berikan Nilai Tambah pada UKM dan Warga Sekitar

Revitalisasi Pasar Harus Berikan Nilai Tambah pada UKM dan Warga Sekitar
* Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria br Simanungkalit dalam acara Sinergitas Sosialisasi Penajaman Program Tugas Pembantuan Revitalisasi Pasar Rakyat di Jakarta, Selasa (9/4/2019). (Foto: dok Kemenkop dan UKM)

Jakarta, Obsessionnews.com Deputi Bidang  Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria br Simanungkalit menegaskan revitalisasi pasar rakyat harus bisa memberikan manfaat pada UKM yang berdagang di tempat itu, maupun masyarakat sekitar.

 

Baca juga:

KUKM Diminta Manfaatkan Peluang Bisnis Komponen Otomotif

Smesco Tampilkan 6 UKM Unggulan Dalam Indonesia Fashion Week 2019

Pemerintah Dorong UKM RI Fokus Manfaatkan Sumber Daya Unggulan

 

“Ukuran keberhasilan revitalisasi pasar rakyat itu bukan hanya perbaikan infrastruktur pasar saja, namun juga harus mampu meningkatlan nilai tambah pada UKM yang berdagang di sana. Omsetnya harus naik, juga adakah tambahan penyerapan tenaga kerja di sana,” kata Victoria dalam acara Sinergitas Sosialisasi Penajaman Program Tugas Pembantuan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola koperasi, revitalisasi pasar rakyat di daerah tertinggal perbatasan dan pasca bencana, serta Penataan PKL, di Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Menurut Victoria sejauh ini Kemenkop dan UKM sudah melalukan revitalisasi pasar sebanyak 789 unit di 389 kabupaten/kota. Dari jumlah sebanyak itu, diakui, ada koperasi yang sukses dalam mengelola pasar, ada juga yang belum banyak memberikan manfaat bagi UKM dan rakyat sekitar. 

“Ini yang harus kita evaluasi bersama kenapa sampai pasar itu banyak yang kosong pedagangnya, dan tidak menarik. Apa pengelolanya yang ndak benar atau sebab yang lain,” katanya. 

Victoria menilai secara umum revitalisasi pasar rakyat yang dilakukan selama ini cukup bagus. Namun, dari sisi peningkatan nilai tambah bagi UKM sempat, masih perlu dioptimalkan.

“Produk UKM lokal belum banyak yang berkembang bahkan cenderung menggelar karpet merah untuk produk impor. Lihat saja dari keset, sapu, bulu ayam, pakaian batik bahkan diimpor, dan dijual disana,” katanya.

Untuk itulah kata Victoria, ke depan revitalisasi pasar akan dikembangkan  juga melalui pendekatan tematik. Dalam hal ini produk produk lokal UKM setempat akan diprioritaskan untuk di jual di pasar rakyat, berikut juga budaya lokalnya akan dikembangkan juga. Dengan demikian pasar rakyat tak hanya sebagai tempat jual beli namun juga bisa menjadi tempat destinasi wisata.

Di tempat yang sama, Kabiro Perencanaan, Kemenkop dan UKM Ahmad Zabadi meminta  koperasi pengelola pasar rakyat harus serius dalam mengelola pasar yang sudah direvitalisasi. 

“Kalau pengelolaaannya ndak bener, saya sarankan daerah itu jangan lagi di kasih anggaran revitalisasi pasar.  Kita semua ingin kepercayaan yang diberikan harus dijalankan dengan baik,” kata Zabadi.

Karena itu Zabadi meminta dinas koperasi dan UKM setempat untuk intens mengawasi dan membina koperasi pengelola pasar agar tujuan revitalisasi pasar dalam memberikan manfaat lebih pada UKM dan rakyat setempat tercapai.

Sementara itu staf ahli Menkop dan UKM Teguh Boediyana mengatakan, lembaga koperasi seharusnya sudah bisa  mengambil peluang mengelola pasar sejak puluhan tahun lalu, saat banyak dibangun pasar Inpres. Namun peluang itu tidak dimanfaatkan secara optimal sehingga pasar-pasar itu dikelola pihak lain dan kini banyak yang kurang terurus.

“Kalau dikelola oleh koperasi saya kira banyak manfaatnya, karena bisa membangun sense of belonging, pelayanan juga bisa menjadi optimal, juga bisa men create value jasa-jasa untuk kepentingan bersama,” katanya.

Teguh menegaskan, meski gagal memanfaatkan momentum ketika banyak dibangun pasar Inpres, namun peluang bagi koperasi untuk mengelola pasar masih terbuka luas. 

“Inpres 112/2007 juga Perda Perda masih memberikan peluang bagi koperasi memgelola pasar, kini tinggal bagaimana melakukan pendekatan ke Pemda,” kata Teguh.

Terkait penataan PKL, Teguh mengatakan, masalah PKL tidak mudah namun perlu langkah-langkah penataan, karena PKL itu non tarif barrier atau tidak ada hambatan.

Dikaitkan dengan kelembagaan, perlu didorong adanya kumpulan/asosiasi, dan setelah itu diarahkan untuk membenuk koperasi. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.