Obsessionnews.com - Pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang (UU) yang prosesnya dilakukan secara kilat menjadi bukti bahwa parlemen Indonesia tanpa oposisi. PDIP yang diharapkan menyerap aspirasi kalangan masyarakat sipil dan mahasiswa menekan kebijakan pemerintah malah terbawa arus. Apa mungkin oposisi kita sudah turun kelas?

Peneliti BRIN Wasisto Raharjo Jati menilai argumentasi tersebut ada benarnya. Sebab, oposisi tidak dilandasi sikap untuk menjadi mitra tanding pemerintah, tetapi sebagai pilihan oportunis. "Sepertinya demikian, karena beroposisi untuk saat ini lebih dimaknai sebagai pilihan oportunis," kata Wasis, kepada Obsessionnews, di Jakarta, Rabu (26/3).

Baca Juga:
Balada PDIP, Nasdem dan PKS: Antara Oposisi atau Antre di Tikungan?

"Kadang (oposisi) setuju dengan koalisi, namun bisa pula balik beroposisi jika mendapat dukungan penuh publik luas terutama jelang pemilu," sambungnya.

Secara umum, oposisi dimaknai dengan kelompok kritis yang mengawal kebijakan pemerintah. Untuk konteks Indonesia, Wasis menilai, sekarang ini watak oposisi mengalami perubahan. Jauh berbeda dibandingkan pada masa pemerintahan Presiden SBY maupun sesudahnya.

Baca Juga:
Pilkada DKI: Megawati Mainkan Oposisi Palsu

"Saya pikir oposisi saat ini menghadapi situasi politik yang berbeda baik di era SBY maupun Jokowi," tuturnya.

Pada era SBY, kata Wasis, PDIP menonjol sebagai mitra kritis pemerintah, selain Gerindra dan Hanura. Sementara pada masa Jokowi, Gerindra, Demokrat dan PKS mewarnai parlemen. Sedangkan pada masa Prabowo sekarang ini, PDIP seperti dalam oposisi gamang.
 
"Kini oposisi cenderung realistis karena kini mungkin tinggal satu, sementara koalisi jumlahnya besar. Hal itu yang mengakibatkan suara oposisi tidak sebanding," kata Wasis. (Erwin)