Obsessionnews.com — Menjelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan berlangsung pada 27 September mendatang, sejumlah pengurus wilayah mulai melakukan konsolidasi politik. Sebanyak 13 Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP menyambangi Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar di Hotel Lumire, Jakarta, pada Selasa (9/9/2025) dini hari. Pertemuan itu menjadi ajang silaturahmi sekaligus menyamakan persepsi dengan tokoh senior PPP yang kini digadang sebagai calon kuat Ketua Umum partai.

Ketua DPW PPP Provinsi Banten, H. Subadri, menyebut kehadiran mereka dilandasi kegelisahan terhadap kondisi partai yang dianggap kurang solid di bawah kepemimpinan Mardiono. Ia menilai kegagalan PPP meraih kursi DPR RI pada Pemilu 2024 menjadi pukulan telak bagi kader di seluruh Indonesia. “Kami datang mencari solusi agar PPP bangkit kembali dan bisa kembali meraih kursi di DPR RI. Kami ingin perubahan,” ujarnya.

Subadri menegaskan rombongan yang hadir adalah bagian dari kelompok kader yang ingin ada arah baru bagi partai berlambang Ka’bah. Dukungan DPW dinilai krusial karena menjadi basis konsolidasi suara menjelang muktamar.

Menanggapi aspirasi itu, Epyardi Asda menyatakan kesiapannya untuk turun tangan membesarkan PPP. Mantan anggota DPR RI tiga periode yang pernah menduduki kepemimpinan partai di tingkat cabang, wilayah dan pusat ini optimistis kejayaan partai bisa diraih kembali asalkan seluruh elemen bersatu. Ia menekankan pentingnya menghindari perpecahan dan sikap eksklusif di internal partai. “Syarat utama membesarkan partai adalah semua komponen harus guyub, tidak boleh terkotak-kotak,” tegasnya.

Epyardi juga menyoroti pentingnya memperkuat pengurus cabang yang menjadi ujung tombak kerja partai. Baginya, struktur di tingkat bawah harus diberdayakan agar memiliki semangat dan daya juang. “Kalau cabang dimakmurkan, mereka akan bekerja keras untuk partai,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa pengelolaan partai tidak boleh bersifat satu arah atau one man show. Semua keputusan strategis, menurutnya, harus melalui mekanisme rapat yang kuorum sesuai aturan organisasi. “PPP bukan milik satu orang. Setiap keputusan harus diambil melalui mekanisme rapat partai yang kuorum,” tandasnya..  (Rud)