Obsessionnews.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, mengingatkan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di seluruh Indonesia untuk bekerja dengan tingkat ketelitian dan kecerdasan yang tinggi. Heddy menegaskan bahwa kendala atau keterbatasan yang dihadapi oleh kedua lembaga tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk kinerja yang kurang optimal. "Yang penting (KPU dan Bawaslu) bekerja dengan cermat dan smart," ujar Heddy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/8/2023). Baca juga: 5 Anggota Bawaslu Gunungkidul Bakal Disidang DKPP Dalam era digital seperti sekarang, Heddy mengingatkan para penyelenggara Pemilu bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi, termasuk tentang kinerja mereka. Oleh karena itu, tingkat profesionalitas, kredibilitas, dan ketelitian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab semakin ditekankan. Heddy menyatakan, DKPP menerima pengaduan yang semakin tinggi, bukan hanya karena kelalaian belaka, tetapi juga karena tingkat kesadaran masyarakat mengenai peran dan tugas KPU serta Bawaslu semakin meningkat, terutama dalam era media sosial. Menurut Heddy, legitimasi Pemilu bukan hanya bergantung pada hari pemungutan suara, melainkan juga dimulai sejak tahapan Pemilu dimulai. Apabila proses tahapan berjalan dengan baik, maka ini akan berdampak positif pada legitimasi hasil Pemilu 2024. Baca juga: Terungkap dalam Persidangan Alasan Bawaslu Laporkan Wahyu ke DKPP Namun, Heddy juga mengkhawatirkan bahwa jika masalah muncul sejak awal tahapan, masyarakat bisa saja meragukan kredibilitas penyelenggaraan pemilu. Ia menyebut bahwa masyarakat sering membahas dan mendiskusikan permasalahan di media sosial dan grup WhatsApp, bahkan sebelum masalah tersebut diajukan ke DKPP. Heddy menambahkan bahwa DKPP telah memeriksa beberapa perkara yang pada awalnya bersifat kecil, namun berkembang menjadi besar karena perbincangan di media sosial. Salah satu contohnya adalah pengaduan terkait penunjukan individu dengan rekam jejak buruk dalam dunia kepemiluan sebagai anggota badan ad hoc. Hal ini menunjukkan bahwa standar etika dan kerja harus ditingkatkan untuk menjaga kualitas dan integritas proses pemilu. Dia menekankan bahwa standar kerja harus terus ditingkatkan, karena saat ini masyarakat memiliki akses lebih besar untuk memantau dan mengomentari kinerja penyelenggara Pemilu. (Poy)