Minggu, 25 Oktober 20

Terungkap dalam Persidangan Alasan Bawaslu Laporkan Wahyu ke DKPP

Terungkap dalam Persidangan Alasan Bawaslu Laporkan Wahyu ke DKPP
* Ketua Bawaslu Abhan. (Foto: Sutanto/OMG)

Jakarta, Obsessionnews.comBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengadukan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Kini persidangan kasus tersebut sedang bergulir di DKPP.

 

Baca juga:

Ini Dia Sosok Pengganti Wahyu Setiawan sebagai Komisioner KPU

FOTO Wahyu Setiawan Berompi Tahanan

Diduga Terima Suap Rp 400 Juta, Komisioner KPU Wahyu Setiawan Jadi Tersangka

 

Dalam sidang perdananya yang digelar di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (15/1/2020), Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan alasannya mengapa kasus ini mesti melalui meja hijau. Dia menegaskan, pengaduan itu sesuai dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Untuk diketahui, Wahyu sendiri telah mengundurkan diri sebagai Anggota KPU periode 2017-2022 yang disampaikan dalam surat tertanggal 10 Januari 2020. “Namun, pengunduran itu tidak serta-merta menghilangkan hak penyelenggara pemilu untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ke DKPP,” ujar Abhan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/1).

Aturan tersebut, terang Abhan, termuat dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 Ayat (1) huruf a UU Pemilu. Dalam Pasal 37 ayat (1) misalnya, Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena: a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, dan kewajiban; atau c. diberhentikan dengan tidak hormat.

“Jelas disebutkan, tidak dikenal mengundurkan diri itu, yang ada meninggal dunia, tidak memenuhi syarat, dan diberhentikan tidak hormat oleh DKPP. Makanya kami ajukan ke DKPP,” kata Abhan.

Abhan menambahkan, dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a disebutkan, Pemberhentian Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a,huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh DKPP. Verifikasi didasari atas pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih.

“Dalam UU Pemilu juga dijelaskan, yang berhak melakukan pengaduan adalah penyelenggara pemilu. Makanya kami memiliki legal standing itu,” tegas Abhan.

Seperti diketahui, Bawaslu mengadukan Wahyu ke DKPP telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Pengaduan dengan nomor 04-P/L- DKPP/I/2020, tertanggal 13 Januari 2020 itu, diregistrasi dengan Perkara Nomor 01-PKE- DKPP/2020 atas nama Abhan, Ratna Dewi Pettalolo, Fritz Edward Siregar, Rahmat Bagja, dan M. Afifuddin. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.