Basuki Birokrat yang Sangat Andal

Bandung, Obsessionnews.com – Kinerja Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang ciamik mendapat perhatian besar dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Perhatian tersebut diwujudkan dalam pemberian gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) kepada Basuki. Sidang terbuka penganugerahan tersebut diselenggarakan di Aula Barat Kampus ITB, Jalan Ganesha, Bandung, Jawa Barat, Kamis (16/1/2020). Baca juga: Menteri Basuki Berperan Kurangi Disparitas AntarwilayahBasuki Hadimuljono Menteri yang Tak Mau Pakai WhatsApp, Apa Alasannya?Basuki Hadimuljono Dinobatkan Sebagai Tokoh Favorit iNews Indonesia Awards 2019Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Basuki Hadimuljono Dikutip obsessionnews.com dari keterangan tertulis, Jumat (17/1), Rektor ITB Kadarsah Suryadi mengatakan, penganugerahan ini juga dilaksanakan bertepatan dengan 100 tahun ITB sebagai institusi Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia. Selain itu Basuki adalah abdi negara yang sangat berdedikasi dan pekerja keras di Kementerian PUPR dan sebagai seorang birokrat yang sangat andal, tangguh dan menunjukkan kepeloporannya. Halaman selanjutnya ITB juga berterima kasih karena Kementerian PUPR telah banyak melakukan kerjasama dengan ITB, baik berupa bantuan prasarana pendidikan, menyediakan tempat kerja praktik bagi mahasiswa, maupun melibatkan civitas akademika dalam berbagai kegiatan yang menyangkut kepakaran di ITB. “Saya berharap penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan seperti yang diberikan kepada Bapak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ini dapat dijadikan contoh untuk generasi penerus, untuk menjadi pekerja yang profesional, birokrat yang ulet dan berdedikasi tinggi, maupun sebagai organisator yang tangguh sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan bangsa,” tutur Kadarsah. Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Presiden RI (2004-2009 dan 2014-2019) M Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, beberapa anggota Komisi V DPR, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta sejumlah mantan Menteri PU. (arh)





























