Obsessionnews.com — Pemerintah menegaskan bahwa stabilitas demografi dan ketahanan keluarga merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Penegasan tersebut mengemuka dalam audiensi antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga) yang digelar pada Kamis (30/1/2026) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.

Audiensi ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor dalam mengelola isu kependudukan dan pembangunan keluarga, yang kian strategis di tengah dinamika bonus demografi dan tantangan pembangunan jangka panjang.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Wihaji menyampaikan rencana penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang dijadwalkan berlangsung pada awal Februari 2026. Rakornas tersebut akan menitikberatkan pada penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas demografi dan memperkuat ketahanan keluarga.

Menurut Wihaji, pengelolaan kependudukan tidak dapat dipersempit hanya pada isu jumlah penduduk semata. Lebih dari itu, stabilitas demografi dan kualitas keluarga menjadi kunci dalam memastikan bonus demografi dapat dikelola secara optimal untuk mendukung pembangunan nasional.

“Pengelolaan kependudukan tidak hanya berbicara soal jumlah penduduk, tetapi juga bagaimana memastikan stabilitas demografi dan ketahanan keluarga sebagai basis pembangunan nasional,” ujar Wihaji.

Ia juga memaparkan implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang saat ini diukur melalui 30 indikator kinerja daerah. Pemerintah menyiapkan insentif fiskal bagi daerah yang mampu memenuhi target-target tersebut sebagai bentuk dorongan percepatan pembangunan manusia berbasis kependudukan.

Selain itu, Wihaji menyampaikan capaian program prioritas Kemendukbangga, salah satunya distribusi Makanan Pendamping Gizi (MPG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD. Hingga Januari 2026, program ini telah menjangkau sekitar 3,2 juta penerima manfaat setiap harinya dengan dukungan ratusan ribu kader di berbagai daerah.

Menanggapi pemaparan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan bahwa isu kependudukan dan pembangunan keluarga memiliki keterkaitan erat dengan seluruh agenda strategis pembangunan manusia, mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga pelestarian lingkungan hidup.

Pratikno menekankan bahwa keberhasilan intervensi pembangunan manusia sangat bergantung pada integrasi data lintas kementerian dan lembaga, serta koordinasi kebijakan yang kuat agar setiap program dapat saling melengkapi dan tepat sasaran.

“Kunci dari intervensi pembangunan manusia adalah data yang terintegrasi dan koordinasi yang kuat antar-kementerian, sehingga kebijakan yang dijalankan benar-benar presisi,” tegas Pratikno.

Ia menambahkan, peran koordinatif Kemenko PMK tidak semata bersifat administratif, melainkan strategis dalam menyelaraskan kebijakan, program, dan kegiatan lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Dalam konteks pembangunan manusia, keterpaduan program kependudukan dan pembangunan keluarga diposisikan sebagai fondasi penting untuk mendukung agenda prioritas nasional. Di antaranya percepatan penurunan stunting melalui penguatan peran keluarga dalam pemenuhan gizi dan pola asuh anak, peningkatan kesehatan keluarga termasuk kesehatan mental dan penuntasan TBC melalui pendekatan promotif dan preventif berbasis keluarga, serta penguatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui intervensi pendidikan dan pengasuhan yang terintegrasi.

Selain aspek kesehatan dan pendidikan, Kemenko PMK juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas lingkungan hidup yang dimulai dari unit terkecil, yakni keluarga. Upaya seperti pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan dinilai berperan penting dalam membangun perilaku hidup bersih, sehat, dan ramah lingkungan.

“Pembangunan manusia pada akhirnya bermuara di keluarga. Karena itu, penguatan kebijakan kependudukan dan ketahanan keluarga harus menjadi kerja bersama lintas sektor,” pungkas Pratikno.