Jokowi Akan Ganti Investor yang Tak Bangun Infrastruktur Pariwisata Danau Toba

Tobasa, Obsessionnews.com - PresidenJoko Widodo (Jokowi) menginginkan agar pembangunan infrastruktur pariwisata di Danau Toba, Sumatera Utara (Sumut), dapat dimulai sesegera mungkin. Jokowi bahkan menegaskan akan mengganti para investor yang tidak berkomitmen untuk membangun infrastruktur di kawasan Danau Toba. Baca juga:Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Danau Toba Ditargetkan Rampung 2020Kucurkan Rp 3,5 T dari APBN, Jokowi Ingin Angkat Danau Toba Jadi Destinasi Wisata BerkelasSigale Gale Carnival 2019 Efektif Promosikan Danau Toba Jokowi menyampaikan hal tersebut ketika melakukan kunjungan kerja ke The Kaldera, "Toba Nomadic Escape", di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Sumut, kemarin Selasa (30/7/2019). Jokowi mengatakan jika lahan seluas 386 hektare yang dikelola Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT) harus segera dimulai pengembangan infrastruktur baik yang dikelola pemerintah ataupun swasta. “Kalau pembangunannya sudah mulai dan investor tidak memulai pembangunan juga, saya minta distop dan diganti. Saya sekarang harus tegas. Kalau tidak, kapan untuk mulai. Tempat yang sangat bagus begini gampang kok dicari investor,” ujar Jokowi seperti dikutip obsessionnews.com dari siaran pers Kementerian Pariwisata, Selasa. Kepala Negara juga mengatakan, pembangunan infrastruktur di lahan BOPDT nantinya akan dilengkapai beberapa amenitas dan fasilitas hotel berbintang dan didukung dengan atraksi lainnya. “Akan ada hotel bintang 4 dan 5, resort juga ada, kemudian padang golf juga ada, tapi yang jelas ini untuk MICE, atraksi wisatanya juga komplit. Ada wisata air, alam, air terjun, hingga wisata religi,” tandasnya. Pembangunan kawasan otorita sendiri nantinya akan berdampak bagi perekonomian masyarakat sekitar dan membuka lapangan pekerjaan. Sehingga dampak pembangunan sektor pariwisata bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. “Sayur masuk hotel, buah masuk hotel, singkong masuk hotel, kentang juga masuk hotel, lapangan kerja terbuka, kerajinan di sini banyak sekali, mulai dari tenun, ulos, kopi-nya enggak usah dijual keluar, dipakai di sini juga,” tutur Jokowi. Halaman selanjutnya Baca juga:Investor Akan Bangun Fasilitas Danau TobaKemenpar Undang Investor Garap Danau Toba dan SamosirTiket Pesawat Mahal Menjadi Sebab Wisatawan Danau Toba Menurun Pembangunan di Kawasan Danau Toba Harus Terintegrasi Jokowi juga mengatakan, pihaknya ingin pembangunan di kawasan Danau Toba harus terintegrasi. Baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. “Sekarang memang kerjanya harus seperti itu berbarengan dan terintegrasi. Ini kita selesaikan di sini dulu di Tobasa. Nanti pindah ke Humbahas seluas 533 hektare,” ujar Jokowi. The Kaldera merupakan amenitas nomadic tourism yang dikembangkan oleh Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT). Lokasinya ada di lahan Zona Otorita Pariwisata Danau Toba di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa. Ke depannya The Kaldera akan menyediakan amenitas berupa 15 tenda belt, 2 cabin, 2 tenda bubble, 1 ecopod, dan area parkir untuk camper van. The Kaldera memiliki view yang sangat mempesona. Dari lokasi itu, wisatawan bisa melihat indahnya Desa Wisata Sigapiton yang berlokasi di lembah bawah The Kaldera yang diapit bukit di kanan dan kiri dengan pemandangan Danau Toba dan Pulau Samosir dari kejauhan. Selain pemandangan yang indah dan udara yang sejuk, tempat itu juga sangat instagrammable, sangat cocok untuk wisatawan milenial yang ingin mencari tempat berlibur dan fotogenik berlatar belakang pemandangan alam Danau Toba. Kunjungan Jokowi di hari kedua, Selasa (30/7) dimulai dengan mengunjungi Taman Wisata Salib Kasih di Desa Situngkir, Simorangkir Julu, Kota Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Di destinasi wisata rohani itu Jokowi menyempatkan untuk melihat dan mencoba kopi serta membeli jaket ulos. Setelah mengunjungi Taman Salib, Jokowi beserta rombongan melanjutkan kunjungan ke The Kaldera, "Toba Nomadic Escape" yang berada di Kabupaten Tobasa. Pada kesempatan itu Jokowi didampingi sejumlah pejabat daerah dan Menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono , Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Dirut Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT) Arie Prasetyo. (arh)





























