Senin, 18 November 19

KPU dan Bawaslu Serahkan Jawaban Gugatan PHPU Pilpres ke MK

KPU dan Bawaslu Serahkan Jawaban Gugatan PHPU Pilpres ke MK
* Berkas jawaban gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU) dan gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (Foto: kumparan dan Kapoy/OMG)

Jakarta, Obsessionnews.comPerhelatan jalannya proses peradilan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2019 masih bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam proses jalannya peradilan di MK tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dijadwalkan menyerahkan jawaban tertulis atas gugatan PHPU pilpres tersebut kepada MK pada Rabu (12/6/2019).

 

Baca juga:

Bawaslu Pertanyakan KPU Tak Sandingkan DA1 dan DB1 Sumsel Saat Rekapitulasi

KPU Tolak Temui Perwakilan Demonstran

Fraksi Golkar DPR Sampaikan Sikap Politik Usai Rekapitulasi KPU

 

Seperti diketahui, tim Kuasa Hukum BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memasukkan 15 poin dalam petitum (tuntutan) permohonan sengketa PHPU pilpres ke MK. Poin-poin itu terdapat dalam permohonan Prabowo-Sandiaga Uno yang teregistrasi di MK pada Selasa (11/6) dengan Nomor Perkara No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

Jumlah ini dua kali lipat dibandingkan dengan petitum pada permohonan awal yang didaftarkan pada 24 Mei 2019 lalu. Salah satu poin petitum adalah meminta MK mendiskualifikasi paslon capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

 

Baca juga:

Peluang Prabowo Menangkan Gugatan Pilpres Tipis

9 Hakim MK Penyelesai Sengketa Pilpres 2019

Gugat Pilpres ke MK, Tim Hukum BPN Masih Akan Lengkapi Bukti

 

Selanjutnya MK diminta menetapkan paslon capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo dan Sandiaga sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024. Dalam permohonan, BPN juga menyatakan Jokowi-Ma’ruf telah melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2019 secara terstruktur, sistematis, dan massif (TMS).

Menurut kubu Prabowo-Sandi, perhitungan suara yang benar adalah Jokowi-Ma’ruf meraih suara sebanyak 63.573.169 (48 persen) dan Prabowo-Sandi mendapat suara sebanyak 68.650.239 (52 persen).

Atas dasar tuntutan tersebut, KPU dan Bawaslu menyerahkan jawaban tertulis atas gugatan PHPU pilpres tersebut ke MK. Penyerahan ini dilakukan secara administratif dan akan dibacakan dalam sidang lanjutan PHPU pilpres pada Senin (17/6) mendatang.

“Hari ini kami serahkan, nanti kami kabarkan, ” ujar Komisioner KPU Hasyim Asy’ari saat dikonfirmasi wartawan.

Dia mengaku, KPU sudah menyiapkan dokumen alat bukti, dokumen kesaksian, surat dan sebagainya dari 34 provinsi. KPU pun akan menyiapkan saksi untuk memperkuat argumen mereka dalam sidang MK nanti.

Meski begitu, jawaban dari KPU baru akan dibacakan dalam sidang pada 17 Juni nanti. Secara tata urutan berita acara PHPU pilpres, permohonan pemohon akan dibacakan terlebih dahulu dalam sidang pendahuluan. MK menjadwalkan sidang pendahuluan  jatuh pada Jumat (14/6).

Sementara itu, Bawaslu akan menyerahkan keterangan tertulis kepada MK atas sengketa PHPU pilpres pada hari ini pukul 15.00 WIB. Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menyampaikan, selain keterangan tertulis Bawaslu juga menyiapkan form pengawasan, surat pencegahan, dan putusan selama proses pelaksanaan pemilu 2019.

“Kami tidak ada dokumen khusus. Hanya form pengawasan, surat pencegahan, putusan yang ada,” ujarnya.

Ternyata omongan anggota Bawaslu itu bukan isapan jempol belaka. Dari pantauan wartawan di MK, Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan menyambangi MK. Keduanya memberi berkas jawaban mengenai PHPU Pemilihan Presiden 2019.

Keduanya datang tepat pukul 15.00 WIB. Namun saat registrasinya, Bawaslu mengawali lebih dulu, kemudian disusul KPU RI. “Ya ini Pak Abhan dulu, Bawaslu. Nanti baru kami KPU,” ujar Arief di gedung MK, Jl merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Untuk diketahui, kubu Capres nomor urut 02 Prabowo-Sandi tak puas oleh pengumuman hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU beberapa waktu lalu. Lantaran tak puas atas hasil tersebut, tim Prabowo-sandi menempuh jalur hukum ke MK. Lalu tim Kuasa Hukum BPN Prabowo –Sandi memasukkan 15 poin dalam petitum (tuntutan) permohonan sengketa PHPU pilpres ke MK. Poin-poin itu terdapat dalam permohonan Prabowo-Sandiaga Uno yang teregistrasi di MK pada Selasa (11/6) dengan Nomor Perkara No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.