Selasa, 19 November 19

Bawaslu Pertanyakan KPU Tak Sandingkan DA1 dan DB1 Sumsel Saat Rekapitulasi

Bawaslu Pertanyakan KPU Tak Sandingkan DA1 dan DB1 Sumsel Saat Rekapitulasi
* Sidang pemeriksaan dengan nomor laporan 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dengan agenda pemeriksaan laporan, meminta jawaban terlapor, dan pemeriksaan alat bukti, di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, Senin (10/6/2019) (Foto: Bawaslu)

Jakarta, Obsessionnews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah menggelar sidang pemeriksaan dengan nomor laporan 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dengan agenda pemeriksaan laporan, meminta jawaban terlapor, dan pemeriksaan alat bukti, di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, Senin (10/6/2019).

 

Baca juga:

Relawan BSD City Beri Bantuan ke Polisi yang Jaga di Bawaslu

PB HMI Minta Komnas HAM Periksa Kasus Kerusuhan Bawaslu

Kerusuhan Bawaslu, IPW Minta Tokoh yang Suarakan People Power Tanggung Jawab

 

Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Sidang Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mempertanyakan alasan pihak terlapor, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) tak melakukan penyandingan rekapitulasi surat suara tingkat kecamatan (DA1) dengan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota (DB1) sebagaimana diminta oleh saksi dari PKS.

Ratna mempertanyakan hal tersebut ¬†berdasarkan keterangan saksi PKS kabupaten Empat Lawang, Sumsel atas nama Abdul Mun’im yang mengajukan form berkeberatan (DB2) karena menilai KPU Provinsi Sumsel menolak menyandingkan DA1 dengan DB1 karena hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten itu cenderung menguntungkan caleg DPR RI dari partai Nasdem.

“Ini kan ada keberatan dari saksi, nah KPU harusnya membiarkan saja atau ditindaklanjuti?” tanya Ratna seperti dikutip di web Bawaslu, Selasa (11/6).

Ratna juga mempertanyakan kepada saksi PKS Abdul Munim terkait kesamaan data DA1 yang diterimanya dengan data DB1 yang diterima saksi-saksi dari partai lain. “Apakah saksi menerima data DA1 yang sama dengan data DA1 yang diterima saksi partai lain?” ujar Ratna.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Sumsel Amrah Muslimin menjelaskan, pihak KPU sudah menawarkan kepada semua saksi terkait keberatan saksi PKS yang meminta melakukan penyandingan DA1 dengan DB1. Namun KPU menolak menjalankannya karena ada penolakan dari saksi Nasdem sehingga rekapitulasi di kabupaten atau kota sempat ditunda hingga larut malam. “Seharusnya kami lakukan penyandingan DA1 dengan DB1, tapi kami tidak lakukan,” ungkapnya.

Sementara itu, saksi Abdul Mun’im mengungkapkan, ada temuan selisih hasil penghitungan suara pada rekapitulasi di setiap tingkatan berdasarkan DA1 dengan DB1. Di mana seharusnya hasil penghitungan DA1 di empat kecamatan meliputi Pendopo, Pendopo Barat, Muara Pinang, dan Tebing Tinggi terjadi penggelembungan suara bagi Partai Nasdem.

Untuk itu, pihak Pelapor ketika rekapitulasi surat suara di tingkat provinsi mengajukan keberatan. Dan meminta KPU Provinsi untuk melakukan penyandingan data DA1 dengan DB1, dengan disertai alat bukti yang diterima dari saksi-saksi PKS di tingkat kabupaten. “Atas keberatan itu, kami juga melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sumsel untuk menindaklanjuti,” ungkapnya.

Seperti diketahui, formulir DA1 adalah kertas hasil rekapitulasi suara di level kecamatan. Mekanismenya, data di DA1 harus sesuai dengan formulir rekap C1 yang merupakan hasil di TPS. Sedangkan hasil rekap di level kabupaten /kota diistilahkan dengan Formulir DB1.

Sidang dengan lanjutan pemeriksaan dengan nomor laporan 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 Provinsi Sumatera Selatan itu pun direncanakan kembali digelar pada Rabu (12/6/2019). (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.