Rabu, 19 Juni 19

Gugat Pilpres ke MK, Tim Hukum BPN Masih Akan Lengkapi Bukti

Gugat Pilpres ke MK, Tim Hukum BPN Masih Akan Lengkapi Bukti
* Tim hukum BPN Prabowo-Sandiaga mengajukan gugatan sengketa pilpres 2019 ke MK. (Foto: Tribunnews.com)

Jakarta, Obsessionnews.com – Pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno resmi mengajukan gugatan sengketa pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pendaftaran gugatan diwakili oleh Tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang dipimpin oleh Bambang Widjojanto.

Tim hukum BPN Prabowo-Sandiaga menyertakan 51 bukti dalam gugatan sengketa pilpres 2019 ke MK. Bukti yang diajukan merupakan gabungan dari dokumen dan saksi.

“Ada kombinasi dokumen dan saksi. Ada saksi fakta dan saksi ahli. Baru 51,” ujar Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), di gedung MK, Jakarta, Jumat (24/5/2019) malam.

“Insyallah pada waktu yang tepat kami akan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan dan menambahkan apa-apa yang penting yang diperlukan untuk proses mengungkap kebenaran di Mahkamah Konstitusi ini,” tambah BW.

MK telah menerima pengajuan permohonan sengketa Pilpres 2019 dari tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Muhidin, panitera di MK yang menerima pengajuan gugatan itu menjelaskan proses penanganan sengketa pilpres.

Muhidin menerangkan harus diberikan sejumlah 12 rangkap. MK pun meminta waktu untuk mengecek apakah berkas yang diserahkan tim hukum Prabowo-Sandi sudah sesuai dengan syarat.

“Dalam pilpres, jumlah permohonan yang harus disampaikan sejumlah 12 rangkap. Nanti akan kami cek apakah jumlahnya sudah 12,” kata Muhidin.

Muhidin selanjutnya menjelaskan jadwal penanganan sengketa Pilpres 2019. Ia menyebutkan MK akan melakukan pencatatan registrasi terhadap pengajuan permohonan hingga selambat-lambatnya 11 Juni 2019.

Selanjutnya, MK akan menggelar sidang perdana pada 14 Juni 2019. MK akan memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan.

Jika berlanjut, sidang berakhir pada 24 Juni 2019. Selanjutnya, vonis akan dibacakan pada 28 Juni 2019. “Terakhir MK mengagendakan putusan 28 Juni. Di situlah mekanisme penanganan perkara di MK,” ucap Muhidin.

(Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.