Kamis, 22 Agustus 19

9 Hakim MK Penyelesai Sengketa Pilpres 2019

9 Hakim MK Penyelesai Sengketa Pilpres 2019
* Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. (Foto: Kapoy/OMG)

Jakarta, Obsessionnews.com – Pasca pengumuman hasil suara Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (21/5/2019) lalu membuat pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut dilakukan karena kubu Prabowo tidak terima oleh hasil suara yang telah diumumkan oleh KPU. Mereka merasa dicurangi dalam pelaksanaan Pemilu 2019 ini. Untuk itu pihak Prabowo membawa permasalahan ini ke jalur konstitusi.

Namun, tahukah anda siapa-siapa saja hakim yang terlibat dalam penyelesaian sengketa hasil suara Pilpres 2019? Untuk tahu lebih dalam lagi siapa hakim tersebut, yuk kita kupas sedikit.

1. Anwar Usman

merupakan hakim yang akan memimpin dalam persidangan sengketa pemilu tersebut. Pria kelahiran Bima, 31 Desember 1956 ini adalah seorang hakim konstitusi yang menjabat sebagai Wakil Ketua MK ke-5.

Mengawali karier sebagai seorang guru honorer pada 1975, membuat dia sukses meraih gelar Sarjana Hukum di 1984. Kemudian Anwar mencoba ikut tes menjadi calon hakim, ternyata keberuntungan pun berpihak padanya, ketika itu ia lulus dan diangkat menjadi Calon Hakim Pengadilan negeri Bogor pada 1985.

Selain di MK, jabatan di Mahkamah Agung juga pernah didudukinya, di antaranya menjadi Asisten Hakim Agung mulai dari 1997–2003 yang kemudian berlanjut dengan pengangkatannya menjadi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung selama 2003–2006. Lalu pada 2005, dirinya diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dengan tetap dipekerjakan sebagai Kepala Biro Kepegawaian.

2. Aswanto

Aswanto merupakan salah satu hakim dari sembilan penjaga konstitusi. Pria kelahiran Palopo, 17 Juli 1964 ini merupakan Guru Besar Ilmu Pidana Universitas Hasanuddin. Jabatannya di universitas ini yang kemudian membuat Aswanto kerap bersentuhan dengan MK. Yang kemudian menjadi wakil ketua MK periode 26 Maret 2019- 26 September 2021.

Pria berdarah Sulawesi Selatan ini, besar di Palopo. Setelah lulus dari sekolah menengah pertama, ia merantau ke Makassar untuk melanjutkan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi.

Dia mendapat gelar S-1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar (1986), S-2 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1992), S-3 Universitas Airlangga, Surabaya tahun (1999) Diploma in Forensic Medicine and Human Rights, Institute of Groningen State University, Netherland (2002).

Sebelum menjadi hakim MK, Aswanto pernah menjadi Pengajar Program S2 Ilmu Hukum, UMI, UKIP, S2 Hukum Kepolisian, Tim Sosialisasi HAM bagi Anggota Polri Se-Indonesia (2001-2002), Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan (Pemilu 2004), Ketua Ombudsman Makassar (2008-2010), Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2010-2014), Tim Seleksi Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (2013).

3. Arief Hidayat

Arief Hidayat merupakan ahli hukum Indonesia yang terpilih menjadi Ketua MK periode 2015-2017 menggantikan Hamdan Zoelva yang sudah berakhir masa jabatannya.

Mengawali kariernya sejak lulus dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Pria kelahiran Semarang 3 Februari 1956 ini terpilih sebagai hakim konstitusi menggantikan Mahfud MD pada tanggal 4 Maret 2013, melalui pemilihan di Komisi III, Dewan Perwakilan Rakyat, Arief resmi dilantik menjadi hakim konstitusi oleh Susilo Bambang Yudhoyono kala itu menjabat Presiden.

Arief Hidayat merupakan guru besar Fakultas Hukum UNDIP. Bidang keahlian Arief meliputi hukum tata negara, hukum dan politik, hukum dan perundang-undangan, hukum lingkungan dan hukum perikanan.

Arief resmi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sejak tanggal 14 Januari 2015, setelah diambil sumpahnya pada pelantikan yang dilakukan di ruang sidang lantai 2, Gedung Mahkamah Konstitusi RI.

4. Wahiduddin Adams

Wahiduddin terpilih menjadi hakim MK yang menangani kasus sengketa pemilu 2019. Menyelesaikan pendidikan S-1 Peradilan Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta (1979), membuat dia tidak berpuas diri. Kemudian dia melanjutkan S-2 Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1991), S-3 Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2002) dan S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta (2005).

Sebelumnya Wahiduddin pernah menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan HAM RI, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan (Eselon IIA) pada Dirjen PPU, Departemen Hukum dan HAM RI Direktur Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah (Eselon IIA) pada Dirjen PPU, Departemen Hukum dan HAM RI.

Kemudian Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Eselon IA) pada Kementerian Hukum dan HAM RI, Dosen Mata Kuliah Ilmu Perundang-Undangan pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta dan Dosen Mata Kuliah Ilmu Perundang-Undangan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

5. I Dewa Gede Palguna

Merupakan hakim MK sejak tahun 2015. Pria kelahiran Bangli, Bali 24 Desember 1961 ini dipilih sebagai Hakim Konstitusi dari unsur pemerintah. Sebelumnya ia adalah dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, dan Hakim Konstitusi RI generasi pertama dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat dan menjabat selama lima tahun pada periode 2003-2008. Pada 5 Januari 2015, ia dipilih oleh Presiden Joko Widodo dari dua nama yang diajukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Hakim MK, yaitu I Dewa Gede Palguna dan Yuliandri. Pengangkatan hakimnya berdasarkan Keppres No 1-P/2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi dari unsur presiden.

6. Suhartoyo

Sebelum menjadi hakim MK, dia pertama kali bertugas sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada 1986. Dia pun dipercaya menjadi hakim Pengadilan Negeri di beberapa kota hingga tahun 2011. Di antaranya Hakim PN Curup (1989), Hakim PN Metro (1995), Hakim PN Tangerang (2001), Hakim PN Bekasi (2006) sebelum akhirnya menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar.

Suhartoyo juga terpilih menjadi Wakil ketua PN Kotabumi (1999), Ketua PN Praya (2004), Wakil Ketua PN Pontianak (2009), Ketua PN Pontianak (2010), Wakil Ketua PN Jakarta Timur (2011), serta Ketua PN Jakarta Selatan (2011).

7. Manahan M P Sitompul 

Manahan menjabat untuk periode 28 April 2015-28 April 2020. Karier hakimnya dimulai sejak dilantik di PN Kabanjahe tahun 1986, selanjutnya berpindah-pindah ke beberapa tempat di Sumatera Utara sambil menyelesaikan kuliah S2 hingga tahun 2002 dipercaya menjadi Ketua PN Simalungun.

Pada 2003, dia dimutasi menjadi hakim di PN Pontianak dan pada tahun 2005 diangkat sebagai Wakil Ketua PN Sragen. Pada 2007, dia kembali dipercaya sebagai Ketua PN Cilacap. Setelah diangkat menjadi Hakim Tinggi PT Manado tahun 2010, diminta tenaganya memberi kuliah di Universitas Negeri Manado (UNIMA) dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada program S2.

Setelah mutasi ke PT Medan tahun 2012, Universitas Dharma Agung (UDA) dan Universitas Panca Budi (UNPAB) memintanya memberi kuliah di Program S2 untuk mata kuliah Hukum Kepailitan dan Hukum Ekonomi Pembangunan.

8. Saldi Isra

Saldi Isra resmi menjadi hakim MK sejak 11 April 2017-11 April 2022. Pria kelahiran 20 Agustus 1968 tersebut menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dia pun mengabdi pada Universitas Andalas hampir 22 tahun lamanya sambil menuntaskan pendidikan pascasarjana yang dia tuntaskan dengan meraih gelar Master of Public Administration di Universitas Malaya, Malaysia (2001).

Kemudian pada 2009, dia berhasil menamatkan pendidikan Doktor di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan predikat lulus Cum Laude. Setahun kemudian, dia dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas.

9. Enny Nurbaningsih

Enny Nurbaningsih akhirnya terpilih menggantikan Maria Farida Indrati sebagai hakim konstitusi perempuan di Indonesia untuk periode 13 Agustus 2018-13 Agustus 2023.

Wanita kelahiran 27 Juni 1962 ini pun rela merantau dari Pangkal Pinang ke Yogyakarta guna menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM). Dia pun merampungkan pendidikannya dan resmi menyandang gelar sebagai sarjana hukum pada 1981 silam.

Langkahnya tak berhenti sampai di situ, wanita yang memiliki motto bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas ini, mengejar mimpinya sebagai pengajar atau dosen di almamaternya. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.