Obsessionnews.com – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, tak hanya fokus pada upaya mengatasi kemiskinan ekstrem, tetapi juga bekerja keras untuk mengatasi masalah stunting yang masih menjadi perhatian di 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jatim. Meskipun tingkat prevalensi stunting tidak tinggi, namun karena jumlah populasi yang besar, dampaknya sangat berpotensi besar pada tingkat nasional. Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, tingkat stunting di Jawa Timur mencapai 19,2%. Ada sekitar 21 kabupaten/kota di provinsi ini yang mengalami penurunan signifikan dengan tingkat stunting lebih rendah dari 18,4%. Namun, masih ada tiga kabupaten/kota yang memiliki tingkat prevalensi stunting di atas 30%. Baca juga: Di Bawah Kepemimpinan Khofifah, Jatim Dikukuhkan sebagai Lumbung Pangan Nasional Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa masalah stunting ini melibatkan berbagai faktor, termasuk masalah kesehatan ibu dan bayi, remaja, serta pernikahan usia dini. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegahnya, seperti sosialisasi yang dilakukan oleh PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) serta intervensi dini dengan peningkatan gizi pada remaja putri. Salah satu kabupaten yang memiliki tingkat stunting yang tinggi adalah Kabupaten Jember, dengan tingkat stunting mencapai 34,9%. “Alhamdulillah, karena kepedulian sesama inilah Bumi Majapahit bisa menurunkan stunting cukup signifikan. Kini kami sudah berada di bawah standar WHO. Terima kasih semuanya sudah pada posisi 19,2%, ini menjadi semangat demi kesejahteraan Jawa Timur,” ujar Khofifah dikutip dari Majalah Women’s Obsession, Selasa (10/10/2023). Dia juga menargetkan penurunan tingkat bayi stunting sebesar 13,5% pada tahun 2024, yang lebih rendah dari target pemerintah pusat sebesar 14%. Selain itu, Khofifah juga gencar mempromosikan kesetaraan dan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Baca juga: Khofifah Ubah Wajah Pendidikan di Jatim selama Masa Pandemi Selain itu, Khofifah telah lama memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, bahkan saat menjabat sebagai Pimpinan Komisi VIII DPR RI dan Menteri Sosial RI. Upaya ini juga tercermin dalam acara seperti Temu Inklusi Nasional 5 Tahun 2023, yang bertujuan untuk membangun kesadaran publik dan perspektif positif terhadap penyandang disabilitas. Dalam acara tersebut, terdapat program live in yang memungkinkan para penyandang disabilitas tinggal bersama warga desa selama empat hari. Selain itu, terdapat enam Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memberikan penguatan skill bagi penyandang disabilitas. Semua upaya ini menunjukkan komitmen Pemprov Jawa Timur dalam mencapai kesetaraan, inklusi sosial, dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua warganya. (Poy)