Jakarta, Obsessionnews.com – Rencana Kementerian Kesehatan melakukan imunisasi ulang mendapat sambutan yang baik dari anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay. Menurutnya, ini bagus untuk menangkal vaksin palsu yang sudah 13 tahun beredar.
Namun, Saleh mengusulkan sebelum dilakukan imunisasi ulang, pemerintah harus memastikan dulu berapa jumlah pelayanan kesehatan yang sudah tersebar menggunakan vaksin palsu.
“Hingga Selasa malam, BPOM menyebut ada 28 institusi kesehatan yang diduga pernah menggunakannya,” ujar Saleh melalui keterangan tertulisnya, Kamis (30/6/2016).
Setelah ditemukan jumlah pasti pelayanan kesehatan mana yang menggunakan vaksin palsu, maka pemerintah juga harus mendata jumlah anak-anak di masing-masing pelayanan kesehatan yang sudah terkena vaksin palsu.
“Kalau pemerintah serius, data-data itu pasti didapatkan. Di setiap rumah sakit dan poliklinik, data dan medical record pasien selalu ada. Apalagi data imunisasi, itu selalu tercatat karena ada beberapa kali pemberian vaksin yang dilakukan bagi anak-anak,” ujarnya.
Kemudian untuk menghindari kejadian serupa, maka ia meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaksanakan fungsinya dengan baik, sebab otoritas pengawasan yang dimiliki BPOM merupakan kunci utamanya.
Politisi Partai PAN ini menuturkan, BPOM perlu merumuskan road map yang jelas terkait pengawasan dan pengamanan terhadap semua produk obat, makanan, minuman, dan kosmetik yang beredar di Indonesia.
Selain itu, koordinasi antara lembaga-lembaga negara juga dinilai penting. Koordinasi itu setidaknya melibatkan Kemenkes, Kepolisian, BPOM, seluruh sarana penyedia layanan kesehatan, serta instansi lainnya.
“BPOM tidak mungkin mengerjakan sendiri. Partisipasi semua pihak sangat diperlukan. Terutama partisipasi masyarakat luas,” tutup dia. (Albar)
