Jakarta, Obsessionnews.com – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra buka suara soal tulisannya yang sedang viral di media sosial. Tulisan yang dimaksud adalah yang berjudul ‘Tulisan terbaru Yusril terkait Lembaga survei bayaran: Lembaga Survei & Kedaulatan Rakyat’.
“Itu sudah lama, tahun 2013. Awalnya saya ceramah, lantas oleh staf saya ditulis dan dimasukkan ke Facebook,” kata Yusril saat dikonfirmasi wartawan perihal tulisan yang beredar itu, Senin (22/4/2019).
Tulisan Yusril yang mengkritik lembaga survei itu diunggah Yusril di laman Facebook-nya pada 23 Oktober 2013 silam. Di situ dijelaskan, lembaga survei menerapkan metode akademis namun di sisi lain juga ada aspek komersialnya.
Pendapat itu dikatakannya hanya relevan dalam konteks Pemilu Legislatif 2019, bukan untuk konteks Pilpres 2019. Ia berpandangan hitung cepat (quick count) Pilpres dengan hitung cepat Pileg berbeda.
Pileg lebih rumit karena pemilih memilih partai yang berbeda bagi DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota. Pemilih juga bisa memilih partai atau memilih caleg.
Berdasarkan hitung cepat, perolehan PBB sejauh ini berada di bawah ambang batas parlemen. Yusril menilai di beberapa daerah banyak terjadi kecurangan. Dia optimis sebenarnya suara PBB lebih besar ketimbang yang terekam di penghitungan sejauh ini.
“Di beberapa daerah memang itu (kecurangan) terjadi. Tetapi saya tidak bisa menggeneralisir. Lebih baik tunggu hitungan final KPU. Sementara para saksi dan aktivis PBB saya perintahkan tetap waspada,” kata Yusril.
Dia berpesan kepada para caleg dan aktivis PBB di seluruh daerah agar mengawasi semua proses Pemilu 2019 dengan seksama. Semua data harus dikumpulkan sehingga menjadi bukti akurat yang bisa menghindarkan dari kecurangan.
Yusril juga mengimbau agar PBB tidak terpengaruh hasil hitung cepat yang membuat patah semangat. “Tetaplah waspada dan jangan lengah! Kawal suara PBB sampai penghitungan akhir!” kata Yusril.
Sebelumnya dalam tulisannya yang viral itu, Yusril berpandangan ada dua macam laporan riset lembaga survei.
Pertama, laporan yang benar terkait elektabilitas parpol atau politisi akan diserahkan ke pihak yang menggunakan jasa lembaga survei itu. Kedua, laporan yang tidak benar, disebut Yusril sebagai laporan yang sudah disulap, diberitahukan ke publik supaya bisa membentuk opini publik.
Bila hasil pemilu nantinya tidak sesuai dengan opini publik yang telah terbentuk, maka trik mengatur perolehan suara dilakukan sejak tingkat TPS, PPS, PPK, sampai Kabupaten/Kota.
Misalnya, jual beli suara, mencoblosi surat suara yang berlebih untuk memenangkan suatu parpol, hingga politik transaksional. Kecurangan tersebut bisa membuat hasil akhir Pemilu persis seperti hasil survei yang beredar sebelum Pemilu. (Has)
