“Maka, atas dasar hukum tersebut, Komisi VIII DPR RI bisa menginisiasi undangan bagi badan amil zakat di tingkat provinsi di seluruh Indonesia untuk mendapatkan big picture dalam melihat pengelolaan zakat kita seperti apa. Apalagi jika kita sungguh-sungguh berkomitmen untuk memperkuat kelembagaan Baznas, maka kita tidak bisa hanya mengandalkan pola komunikasi badan amil zakat di tingkat pusat dan daerah yang hanya sebatas koordinatif. Kami berharap melalui rapat bersama tersebut, upaya kita dalam memperkuat Baznas secara kelembagaan dapat terlihat lebih nyata,” ucapnya.
Lebih lanjut legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah 1 ini juga membeberkan kendala yang membuat baznas sulit maksimal dalam melakukan penghimpunan zakat. Pertama, menurutnya, tidak lepas dari cara pandang negara yang tidak kompromis terhadap ‘Muzakki’ ketika dihadapkan dengan realitas kewajiban pajak.
“Idealnya adalah mereka yang taat membayar zakat semestinya memperoleh insentif berupa pengurangan persentase kewajiban pajak mengingat muara dari pungutan zakat maupun pajak sebenarnya kembali untuk kepentingan umum. Dengan konsep berkeadilan tersebut, harapannya zakat tidak lagi dimaknai sebagai beban, tetapi memperoleh kedudukan yang setara dengan pajak dalam kacamata warga negara Indonesia, khususnya muslim. Saya optimis apabila ada political will yang kuat dari Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Baznas untuk merumuskan hal ini, potensi zakat nasional dapat direalisasikan dengan maksimal. Dan di sisi lain, pengelolaan zakat yang optimal juga dapat memberikan andil positif bagi pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional,” ujarnya.
Halaman selanjutnya
