Ombudsman RI, Kamis (13/9/2018), melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Lapas (penjara) Sukamiskin. Ombudsman mendapati sel narapidana korupsi Setya Novanto terbilang mewah dibanding sel lainnya. Kamar Novanto dilengkapi toilet duduk, kasur, selimut, meja dan rak buku.
Pada 21 Juli lalu, LBH Keadilan mengusulkan agar Menteri Hukum dan HAM untuk membentuk tim independen yang bertugas melakukan audit pengelolaan Lapas. Selanjutnya hasil audit dijadikan bahan evaluasi dan cetak biru/ blue print untuk perbaikan pengelolaan Lapas ke depan.
Janji Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan perbaikan pasca OTT Kalapas Sukamiskin tidak terbukti. Karena nyatanya Ombudsman masih menemukan perlakukan istimewa terhadap narapidana kasus korupsi.
LBH Keadilan meminta Menteri Hukum dan HAM mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalannya melakukan perbaikan pengelolaan Lapas. Bagi kami desakan mundur itu sangat beralasan, mengingat di Lapas Sukamiskin sudah berulang kali ditemukan perlakuan istimewa kepada narapidana kasus korupsi. Sebelum Sidak yang dilakukan Ombudsman ini misalnya, KPK melakuakan OTT Kalapas Sukamiskin Wahid Husen pada 20 Juli lalu.
Pencopotan Kepala Lapas Sukamiskin, Kepala Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, atau Dirjen Pemasyarakatan tidaklah cukup. Menteri Hukum akan sangat terhormat jika mengundurkan diri!
Publik akan menaruh hormat kepada Menteri Hukum jika melakukan pencopotan Kalapas Sukamiskin, Kepala Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Dirjen Pemasyarakatan, dan kemudian diikuti dengan pengunduran dirinya.
Tangsel, 16 September 2018
Abdul Hamim Jauzie
Ketua Pengurus LBH Keadilan
Jl. Sumatera J-8 No. 12
Pondok Benda, Pamulang
Kota Tangerang Selatan
