Obsessionnews.com - Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) memberikan alasan masuknya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai finalis tokoh terkorup dunia. Jokowi dianggap berkontribusi dalam pelemahan KPK, dan menjadi sasaran kritik karena melemahkan lembaga pemilu dan peradilan demi ambisi sang putra Gibran Rakabuming maju pada Pilpres 2024.

Penjelasan tersebut disampaikan oleh OCCRP dalam situs resmi pada Kamis (2/1), dengan judul besar "Di Balik Keputusan (Indonesia): Bagaimana 'Person of the Year' OCCRP Menyoroti Perjuangan Melawan Korupsi."

Baca Juga:
Jokowi Finalis Tokoh Terkorup Versi OCCRP, Ketua KPK: Kami Tunggu Informasi Rinci

OCCRP mengaku tak memiliki bukti kuat bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk memperkaya diri selama dua periode menjabat Presiden RI. Namun Jokowi masuk nominasi karena kritikan luas dari kalangan masyarakat sipil dan akademisi karena pelemahan lembaga-lembaga penting dalam mendukung demokrasi.

"OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa kepresidenannya, namun kelompok-kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia," tulis OCCRP, sebagaimana dikutip di Jakarta, Jumat (3/1).

Baca Juga:
Jokowi Masuk Kandidat Tokoh Dunia Terkorup, Budi Gunawan Ogah Berpolemik

"Jokowi juga dikritik secara luas karena melemahkan lembaga-lembaga pemilihan umum dan peradilan di Indonesia demi kepentingan ambisi politik putranya, yang kini menjabat sebagai wakil presiden di bawah presiden baru Prabowo Subianto."

Dalam penjelasannya, OCCRP memasukan Jokowi dalam nominasi tokoh terkorup dunia karena dukungan secara daring. "Hal ini termasuk pencalonan mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi. OCCRP memasukkan Jokowi ke dalam nominasi 'finalis' yang mendapatkan dukungan online terbanyak dan memiliki dasar untuk dimasukkan."

Baca Juga:
Jadi Finalis Pemimpin Terkorup, Jokowi Harus Terapkan Pembuktian Terbalik

Penerbit OCCRP Drew Sullivan menyebutkan, seluruh juri menghargai nominasi dari responden. “Tetapi dalam beberapa kasus, tidak ada cukup bukti langsung mengenai korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang telah berlangsung lama,”tuturnya.

Sekalipun begitu, Sullivan menyebutkan, adanya nominasi tersebut seharusnya dijadikan perhatian serius oleh nominator bahwa masyarakat tidak diam dan terus mengawasi.

Baca Juga:
Jokowi Jadi Finalis Pemimpin Terkorup, Uji Nyali KPK

"Jelas ada persepsi yang kuat di kalangan masyarakat tentang korupsi dan ini seharusnya menjadi peringatan bagi mereka yang dicalonkan bahwa masyarakat mengawasi, dan mereka peduli. Kami juga akan terus mengawasi," tulisnya. (Erwin)