Obsessionnews.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) harus menerapkan pembuktian terbalik, untuk mengklarifikasi dirinya bersih. Jokowi dianggap tak tepat meminta Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) membuktikan dirinya korup.

Pengamat politik Ray Rangkuti menyebutkan, dalil pembuktian menjadi beban penuduh/pelapor tak tepat diterapkan dalam menjawab isu korupsi. Sebaliknya, pejabat negara yang dituduh harus membuktikan kekayaan yang dimiliki selama maupun sesudah menjabat sah menurut hukum.

Baca Juga:
Jokowi Jadi Finalis Pemimpin Terkorup, Uji Nyali KPK

"Hal ini yang disebut dengan pembuktian terbalik. Hal yang senapas dengan RUU Parampasan Aset yang secara getol diperjuangkan oleh partai yang diketuai oleh anak Pak Jokowi yakni, Kaesang, untuk segera disahkan," kata Ray Rangkuti, di Jakarta, Kamis (2/1).

Jokowi masuk menjadi finalis pemimpin terkorup yang dirilis OCCRP menyambut pergantian tahun. Jokowi menyikapi data tersebut dengan meminta pihak-pihak yang menuduhnya korup tidak menyebar fitnah atau framing, tetapi membuktikan tudingannya.

Baca Juga:
Duh, Jokowi Masuk Finalis Tokoh Pemimpin Dunia Terkorup

"Tantangannya bukanlah meminta orang lain untuk membuktikan sangkaan dari rilis OCCRP tersebut, tapi bagaimana justru Pak Jokowi sendiri yang memiliki inisiatif untuk membuktikan bahwa beliau tidak seperti yang disebutkan di dalam rilis tersebut," tutur Ray.

Menurutnya, pernyataan Jokowi yang meminta OCCRP membuktikan dirinya korup bukan bersifat tantangan, tetapi mencari selamat. Sebaliknya, kalau Jokowi membuktikan sendiri bahwa harta-harta yang dimilikinya serta keluarga didapat secara sah, memberi kultur baru bagi Indonesia ke depan.

"Indonesia tidak memiliki kultur mendakwa mantan pejabat, lebih khusus mantan presiden, ke pengadilan karena dugaan tindak pidana yang ia lakukan semasa menjabat. Jadi, menyatakan agar dibuktikan saja, justru bisa jadi upaya keluar dari dugaan yang dimaksud karena pengetahuan bahwa rakyat Indonesia tidak memiliki tradisi dan kultur mengadili mantan presiden," ungkapnya.

"Maka jika Pak Jokowi sendiri yang berinisiatif membuktikan bahwa harta kekayaan diri dan keluarganya didapatkan secara sah, bukan saja akan membersihkan nama beliau, tapi juga sangat menguntungkan bagi Indonesia untuk memberi teladan di mana mantan pejabat dengan terbuka menjelaskan asal usul harta dirinya dan keluarganya," sambung Ray. (Erwin)