Oleh: Dr. KRMT Roy Suryo, Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen Kemarin saya menulis bahwa mirip seperti Kroasia dan Ukraina yang masing-masing kalah 0-3 dari Spanyol dan Rumania di laga Euro 2024, Kemkominfo (Kementerian komunikasi dan Informatika) sudah kalah juga 0-3 dalam seminggu ini. Berturut-turut kalah dengan situs (hoax) Ela Elo, kemudian blunder sendiri saat membuat Ucapan "Selamat Ultah ke-68 Jokowi" yang jadi tertawaan netizen karena mirip "Ucapan Duka Cita" bahkan jadi trending topic kata "meninggal", hingga terakhir lumpuhnya PDN (Pusat Data Nasional) akibat serangan siber yang tidak segera bisa dipulihkan. Sangat ironis memang, kekalahan terakhir dengan serangan siber ransomware ke PDN itu sangat telak dan luar biasa memalukan, bagaimana tidak, dibangun dengan biaya 104 juta Euro atau sekitar Rp2,7 triliun, memang angka ini masih hanya sekitar 0.9 % dari uang korupsi timah yang mencapai Rp300 triliun, namun biaya tersebut seharusnya sudah sangat mencukupi untuk membuat sistem yang handal, aman dan mempuni sebagai jantung PDN di Deltamas Cikarang yang akan diresmikan sebagai kado Peringatan HUT ke-79 RI pada 17/8/2024 mendatang. Tetapi memang soal cukup dan tidak anggaran tersebut relatif bila akhirnya kita melihat bahwa faktor brainware-nya tidak sebanding dengan investasi hardware dan software guna PDN yang sudah diinvestasikan. Tak ada gunanya sama sekali kapasitas 40 Petabyte, Memory 200 Terabyte yang sudah sering disebut-sebut kalau manajemen disaster recovery dan contingency plannya tidak ada seperti kemarin. Belum lagi nanti rencana mau bangun PDN serupa di Labuan Bajo dan IKN, di mana infrastruktur dan suprastruktur di sana tentu jauh lebih minim dibandingkan dengan yang ada di Batam dan Cikarang yang relatif dekat dengan industri dan berbagai kebutuhan teknis lainnya. Apalagi kalau kita mengaca pada proyek hibah Jalan Layang Elevated MBZ yang diambil dari nama putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohamed Bin Zayed. Jalan yang dibangun di atas Jalan Tol Jakarta-Cikampek sepanjang 36,84 Km tersebut diketahui terakhir ternyata dikorupsi dengan menurunkan spec-nya, mengerikan. Bisa dibayangkan bila suatu saat terjadi kerusakan (konstruksi) teknis, sebagaimana dulu pernah terjadi "rungkad" pada sambungan antar salah satu ruas jalan MBZ tersebut yang mengakibatkan puluhan kendaraan pecah ban ketika melewatinya. Untung saja waktu itu rungkad-nya sambungan segera diatasi dan kendaraan-kendaraan yang pecah ban tidak ada yang mengalami kecelakaan fatal. Bisa dibayangkan bila kendaraan rata-rata yang melintas di MBZ tersebut berjalan dengan kecepatan 100 km/jam bahkan faktanya lebih, sehingga apabila terjadi fatalistik yang lebih dari sekedar pecah ban seperti kemarin, bagaimana jadinya? Padahal praktis di sepanjang Km 10 sampai Km 48 tersebut hanya ada dua lajur dan bahu jalan di sebelah kiri yang tersedia itu pun sangat sempit untuk dimanfaatkan utamanya jika ada hal-hal darurat. Saya sengaja gunakan analogi kapasitas server di PDN itu dengan Jalan Tol layang/Elevated MBZ ini, karena praktis sama-sama kurang tersedia "lajur darurat" dan sarana penyelamat saat terjadi situasi yang gawat. Jadi bila yang kemarin sempat terjadi gangguan adalah baru data-data dari DitJen Imigrasi yang disimpan di PDN dan itu pun recovery atau pemulihannya sangat-sangat lambat, tidak sat set/tas tes alias seperti hanya Ela Elo/ngah ngoh alias plonga pongo, bagaimana jika besok proyek SDI (Satu Data Indonesia) berbasis SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sesuai Perpres No. 132 Tahun 2022 dan Perpres No 82 Tahun 2023 mutlak harus diterapkan? Artinya tidak hanya 43 Kementerian/Lembaga, 5 provinsi, 86 kabupaten dan 24 kota yang sangat tergantung kepada kekuatan PDN, tapi semua data elektronik di Indonesia. Masalah data Imigrasi paspor saja bisa memacetkan bandara-bandara Indonesia, apalagi nanti kalau yang diserang adalah data-data kependudukan, misalnya KTP, KK, NPWP, BPJS, SIM hingga pertanahan (sertifikat) bahkan perbankan (rekening pribadi/perusahaan). Sangat bisa dibayangkan bagaimana gaduh bahkan potensial terjadi bencana besar bagi masyarakat. Apakah Kemkominfo benar-banar sudah memikirkan risiko terburuk -semacam "jalur darurat di Tol Layang MBZ- untuk itu? Apalagi jika Pemda-pemda sudah tidak boleh lagi membackup data-data secara mandiri akibat policy anggaran sudah semuanya ditarik ke pusat untuk beaya PDN, ambyar. Saya tidak menakuti-nakuti, tetapi kita harus waspada. Penggambaran di film-film hal semacam ini sudah lama terjadi bahkan semenjak sebelum tahun 2000 lalu, lihat saja di film "The Net" (1995) yang dibintangi Sandra Bullock atau "Enemy of The State" (1998) dengan aktor Will Smith. Keduanya menggambarkan bagaimana jika data-data bisa dikuasai oknum yang tidak berhak dan mengubah total isinya, bahkan jika yang terjadi adalah rezim yang menguasai big data negara justru yang menganggap rakyatnya sendiri sebagai musuhnya. Apakah Indonesia bisa seperti penggambaran di 2 film di atas? Insyaa Allah tidak jika rakyat berani mulai berteriak dan bergerak, tidak hanya bisa bersorak jika diberi hal-hal yang (tampaknya) enak tetapi sebenarnya menjebak. Sebagaimana yang saya sampaikan di Diskusi Interaktif Jaringan Radio swasta nasional semalam (Sabtu dini hari, 22/6/2024 jam 00.05 sampai 00.50) hattrick yang dialami Kemkominfo kemarin bukan yang terakhir, karena masih bisa akan kalah lagi di kasus-kasus berikutnya. Maka kalau dalam bola ada juga istilah Quattrick (0-4) bahkan Glut/Quintrick (0-5). Dalam sejarah bola, Erling Haaland, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Alan Sheares dan Robert Lewandowski pernah melakukan glut/quintrick ini dan di dunia teknologi informasi Indonesia bisa jadi Kemkominfo akan mengalami nasib sama bila tidak ada perubahan signifikan di dalamnya. The wrong wrong man (karena saking banyaknya orang yang salah) di sana adalah salah satu faktor terpenting penyebabnya. Kesimpulannya, kekalahan quintrick bahkan glut/Quintrick masih bisa dialami, bahkan tidak mungkin sampai ke double-hattrick (0-6), haultrick (0-7) dan seterusnya, mengerikan. Di tengah mayoritas nada pesimis akan kemampuan Kemkominfo yang kita baca di berbagai platform (termasuk mostly pendengar saat diskusi semalam), sebenarnya Indonesia masih punya harapan jika p[emimpin ke depannya mau mendengar dan menempatkan orang-orang yang benar, bukan sekadar pelawak di siberkreasi dan-atau telawan yang justru merusak kementerian itu sendiri. "Data is The New Oil" bisa sangat berharga namun juga berbahaya di tangan orang yang tidak mau menggunakan otaknya. []