Obsessionnews.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy telah menggarisbawahi urgensi pendidikan karakter pada anak sejak usia dini dalam upaya membangun kesadaran dan pemahaman yang memadai mengenai toleransi, yang merupakan nilai kunci dalam memelihara dan melestarikan persatuan bangsa Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Muhadjir Effendy saat memberikan sambutan pada acara "Peranan Pemerintah dalam Membangun Karakter Anak Bangsa Sejak Usia Dini Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila" dalam Konferensi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ke-VIII Tahun 2023 di Provinsi Papua pada Selasa (24/10/2023). Baca juga: Menko PMK Jajaki Kerja Sama Pendidikan Vokasi dengan Jerman Muhadjir menekankan bahwa menjaga kemajemukan melalui persatuan adalah langkah penting untuk meneruskan tren positif pembangunan bangsa Indonesia, terutama dengan pendekatan bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2045. "Pendidikan karakter sebaiknya dimulai sejak usia anak masih kecil, termasuk dalam membangun kesadaran dan pemahaman yang memadai mengenai toleransi. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang majemuk demi kepentingan masa depan Indonesia," ungkap Muhadjir. Muhadjir menyoroti dua karakter penting yang harus ditanamkan sejak dini pada anak. Pertama, karakter personal, yang mencakup kemampuan menilai baik dan buruk, kedisiplinan, serta kemandirian. Kedua, karakter sosial, yang melibatkan kemampuan berkomunikasi dengan baik dan penerimaan nilai-nilai toleransi. Dalam rangka mewujudkan pendidikan karakter ini, Muhadjir mengajak para pemuka agama dan rohaniawan yang hadir untuk merenungkan kembali Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Regulasi tersebut menekankan pentingnya karakter melalui pendidikan yang bersifat holistik dan integratif. Upaya dalam mewujudkan model pendidikan ini telah diinisiasi oleh pemerintah dengan pendirian Pendidikan Anak Usia Dini-Holistik Integratif (PAUD-HI), yang direncanakan untuk terhubung langsung dengan Posyandu guna memberikan edukasi tentang kesehatan dan pengasuhan anak sejak usia dini. Baca juga: Menko PMK Sampaikan Keputusan Pemerintah Tetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 Menurut Muhadjir, upaya ini juga seharusnya berlaku pada jenjang pendidikan dasar hingga sekolah menengah. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 yang awalnya diterjemahkan sebagai konsep "full day school" sebenarnya mengarahkan sekolah formal untuk menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan keagamaan dan menciptakan pendidikan yang holistik dan integratif. "Anak-anak setelah sekolah dapat melanjutkan kegiatan di tempat-tempat ibadah. Ini yang dulu saya sebut 'full day school.' 'Full day school' bukan berarti anak-anak harus berada di sekolah sepanjang hari, melainkan bahwa aktivitas anak sepanjang hari berada dalam tanggung jawab sekolah, baik ketika anak berada di masjid, gereja, pura, wihara, dan sebagainya," jelas Muhadjir. Melalui integrasi ini, aktivitas anak dapat terus dimonitor oleh sekolah dan dianggap sebagai bagian dari ekstrakurikuler. Selain itu, regulasi ini juga memungkinkan pemberian insentif kepada guru agama sebagai bagian dari Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Upaya ini sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap para guru agama yang sering kali kurang mendapatkan insentif yang layak saat mengajar agama kepada anak-anak. Muhadjir mengungkapkan bahwa upaya integrasi ini penting untuk melawan dampak negatif dari penggunaan gadget oleh anak-anak. Peran sekolah dan lembaga keagamaan menjadi sangat penting, terutama bagi anak-anak yang tinggal di lingkungan perkotaan. Tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura, dan tempat ibadah lainnya adalah tempat yang ideal untuk melawan dampak buruk gadget dan pada saat yang bersamaan membentuk karakter anak secara menyeluruh. Baca juga: Kemenko PMK Dorong Pemda Majukan Pesantren "Peran agama semakin penting ketika dunia semakin terbuka seperti ini. Lingkungan tempat anak-anak berada memiliki peran besar dalam pembentukan karakter, terutama saat mereka masih dalam usia yang membutuhkan figur panutan," ungkap Muhadjir. Konferensi nasional ini dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk Duta Besar Suriname Erick Rahmat Moertabat, Menteri Agama Kabinet Kerja 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin, pejabat daerah, serta para pemimpin FKUB se-Indonesia, dan anggota KPU dan Bawaslu Provinsi Papua. Agenda ini menjadi langkah konkret dalam menggarap pendidikan karakter sebagai pondasi kuat dalam membangun masa depan bangsa yang berkelanjutan. (Poy)