Obsessionnews.com - Informasi baru saja mencuat mengenai dugaan keterlibatan salah satu anggota separatis dalam struktur pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Puncak. Hal itu ditanggapi oleh anggota Bawaslu RI Puadi, di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Senin (28/8/2023). Baca juga: Bawaslu Luncurkan Pos Konsultasi Hukum untuk Pelayanan Prima dalam Kepemiluan Dia menjelaskan, pihaknya telah mengidentifikasi individu yang diduga memiliki kaitan dengan kelompok separatis. "Ini kan ada timnya, tim khusus di SDM terkait rekrutmen ini. Jadi mungkin diindentifikasi," ujar Puadi usai acara pembukaan dan grand final kompetisi debat penegakan hukum pemilu antar perguruan tinggi seluruh Indonesia ke-III tahun 2023 di Ancol, Jakarta Utara, Senin (28/8/2023). Dalam konteks rekrutmen anggota Bawaslu di 514 Kabupaten/Kota, Puadi menjelaskan bahwa prosesnya berjalan cukup panjang dan intensif. Bawaslu harus memverifikasi sekitar 3.000 dokumen dari bakal calon anggota Bawaslu di seluruh Kabupaten/Kota. "Prosesnya memang cukup rumit karena kami harus memeriksa banyak dokumen. Dari jumlah tersebut, kami akhirnya melantik sebanyak 1.914 anggota Bawaslu dari berbagai daerah," jelas Puadi. Puadi menjelaskan bahwa verifikasi dokumen dilakukan oleh Tim Seleksi (Timsel) dan hasilnya dilaporkan kepada Bawaslu RI. "Seluruh proses verifikasi dilakukan oleh Timsel, yang kemudian memberikan laporan kepada kami," tambahnya. Baca juga:Bawaslu Gandeng Media untuk Hadapi Kerawanan Pemilu 2024 Selain itu, Bawaslu juga melakukan pengecekan khusus terhadap dokumen calon anggota Bawaslu di daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada afiliasi dengan partai politik, sesuai dengan Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu. Puadi mengakui bahwa pihaknya juga tengah memetakan daerah-daerah yang memiliki potensi afiliasi dengan partai politik. "Kami sedang mengidentifikasi provinsi-provinsi tertentu yang memiliki kemungkinan terafiliasi dengan partai politik," tegasnya. (Poy)