Obsessionnews.com - APBD Sulawesi Barat (Sulbar) diproyeksikan defisit pada 2024. Hal ini mengacu atas situasi keuangan daerah sekarang ini, defisit Rp66 miliar. Karena itu Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengajak DPRD Sulbar menyamakan frekuensi dalam melahirkan solusi atas defisit tersebut. "Kita cari duitnya untuk menutup itu, bagaimana kita menyelesaikan yang defisitnya ini, dan ketemu, kita menyisihkan sampai semua OPD sudah kita hemat sudah ketemu 30 sampai 34 miliar masih kurang 32 miliar," ujar Zudan pada acara Coffee Morning bersama DPRD Sulbar di Marasa Corner, Rabu (2/8/2023). Melalui pertemuan itu juga, PJ Gubernur Sulbar bersama DPRD Sulbar membangun komitmen melakukan revolusi APBD. Revolusi APBD yaitu merubah cara berpikir dan cara bertindak terhadap anggaran. Maka setiap program harus berdampak ke masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. "Yang tidak berdampak sama sekali kita evaluasi. Kalau kita tidak merubah mindset maka permasalahan ini tidak bisa kita selesaikan," terang Zudan. Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Halim mengatakan saat ini KUA PPAS APBD 2024. Salah satu agenda wajib yang dibiayai adalah pemilukada. "Kita ingin menyatukan pemikiran, kita di DPRD sementara membahas KUA PPAS APBD 2024, dimana sudah beberapa hari kita bahas, rupanya kita menghadapi APBD yang berat karena ada beberapa agenda yang tidak bisa kita hindari dan ini kepentingan kita bersama agenda tersebut adalah pilkada yang membutuhkan anggaran yang besar," ucap Halim. Sementara lanjutnya Halim, kemampuan anggaran yang dimiliki sangat minim sehingga pembahasan tersebut akan di agendakan lagi bersama Gubernur, terutama bagaimana menyusun rencana belanja yang menjadi prioritas bersama. Ajak DPRD Fokus Wujudkan Sulbar Malaqbi Pemerintah Provinsi Sulbar bersama jajaran DPRD Sulbar menggelar Coffee Morning diharap jadi momen membangun sinergitas menyatukan frekuensi menyelesaikan empat plus satu masalah Sulbar. Hal itu disampaikan Pj. Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh melalui sambutannya pada acara yang digelar di Taman Marasa Corner, Rabu (2/8/2023). Sekretaris BNNP itu menjelaskan selama bertugas di Sulbar, tidak menemukan masalah yang signifikan. Itu berkat kolaborasi dan sinergitas yang dibangun bersama DPRD . Ia mengatakan, selama bertugas yang Ia temukan di Sulbar hanya ada dua, yaitu menyenangkan dan menyenangkan banget karena masyarakatnya ramah, baik hati sampai dua bulan ini tidak ada kesulitan apapun. "Kalau ada kegiatan tolong diajak teman-teman Dewan, saya juga minta tiap Minggu Disdukcapil melakukan jemput bola membagikan KTP begitu juga OPD yang menangani empat masalah plus satu," kata Zudan. Menurut Zudan, Kolaborasi bersama DPRD harus dilakukan dengan filosofi Sulbar Malaqbi dan ingin menjadikan Sulbar Malaqbi agar baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. "Saya meminta OPD bekerja terbuka karena DPRD dan Pemprov satu bagian, Kebijakan yang dibuat harus berdampak langsung masyarakat," ucap Zudan. Menurutnya, ketika bertugas di Sulbar tantangan yang dihadapi sangat luar biasa, masalah urgen harus di selesaikan yaitu empat masalah plus satu seperti stunting, kemiskinan ekstrim,anak putus sekolah, pernikahan anak dan inflasi. "Saya juga menemukan APBD kita defisit Rp 66 Miliar. Kita cari duitnya untuk menutup itu, bagaimana kita menyelesaikan yang defisitnya ini, dan ketemu, kita menyisihkan sampai semua OPD sudah kita hemat sudah ketemu 30 sampai 34 miliar masih kurang 32 miliar," ujar Zudan. Tidak hanya itu, untuk peningkatan pendapatan pihaknya mendorong agar tunggakan pajak Rp 75 miliar ini bisa kita intensifkan. Meski begitu tren positif serapan dibalik sudah maksimal. Hanya saja beberapa OPD harus bekerja lebih keras utamanya yang berada 10 terbawah. "Saya minta BPKPD untuk lebih intensif, perlu kerja keras saya sudah mendorong dengan Kapolda untuk rutin menindak kendaraan bermotor," kata Zudan. Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Halim mengatakan, coffee morning yang digelar dapat dimanfaatkan untuk membahas bagaimana Provinsi Sulbar kedepan bisa diselesaikan secara bersama. "Kita ingin menyatukan pemikiran, kita di DPRD sementara membahas KUA PPAS APBD 2024, dimana sudah beberapa hari kita bahas, rupanya kita menghadapi APBD yang berat karena ada beberapa agenda yang tidak bisa kita hindari dan ini kepentingan kita bersama agenda tersebut adalah pilkada yang membutuhkan anggaran yang besar," ucap Halim. Sementara lanjutnya Halim, kemampuan anggaran yang dimiliki sangat minim sehingga pembahasan tersebut akan di agendakan lagi bersama Gubernur, terutama bagaimana menyusun rencana belanja yang menjadi prioritas bersama. (Red)