Obsessionnews.com - Hanya ada tiga partai politik (parpol di Indonesia yang menjadi peserta Pemilu di era Orde Baru periode 1977 - 1997, yakni Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).   Baca juga: Megawati dan Jokowi Bahas Pemilu 2024 di Istana MerdekaRidwan Hisjam: Megawati Harus Turun Tangan Benahi Persoalan BRIN     Dua anak Presiden pertama RI Soekarno, yakni Megawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra, terjun ke pentas politik di masa Orde Baru. Megawati dan sang adik bergabung dengan PDI yang saat itu dipimpin Soerjadi. Direkrutnya Megawati dan Guruh itu untuk mendongkrak perolehan suara PDI pada Pemilu 1987. Megawati dan Guruh berhasil terpilih menjadi anggota DPR RI pada Pemilu 1987 untuk masa bakti 1987 - 1992. Pada Pemilu 1992 Megawati dan Guruh kembali dipercaya menjadi anggota DPR periode 1992 - 1997. Halaman selanjutnyaMegawati Terpilih sebagai Ketua Umum PDI Salah seorang tokoh yang berperanan besar mengajak Megawati terjun ke dunia politik adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Soerjadi. Dalam Kongres IV PDI di Asrama Haji Pangkalan Mansyur, Medan, Sumatera Utara, 21-25 Juli 1993, Soerjadi terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998. Namun, pemerintah tak mengakui Soerjadi, sehingga pemerintah membentuk caretaker DPP PDI yang dipimpin Ketua Umum Latief Pudjosakti. Caretaker ini bertugas menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, 2-6 Desember 1993. Di KLB Surabaya terjadi kekisruhan. Sebagian besar peserta menolak Budi Hardjono yang didukung oleh caretaker DPP PDI dan pemerintah. Di saat yang amat genting itu, tiba-tiba para pendukung Megawati secara resmi memunculkan nama Megawati sebagai calon ketua umum periode 1993-1998. Tetapi, pencalonan Megawati ditolak oleh kubu Budi Hardjono. Penolakan itu tak ada artinya, karena begitu kuatnya dukungan terhadap Megawati dari arus bawah. Dan akhirnya Megawati terpilih menjadi orang nomor satu di partai berlambang kepala banteng itu. Halaman selanjutnyaMegawati Digulingkan Terpilihnya Mega menjadi ketua umum PDI membuat pemerintah seperti kebakaran jenggot. Pemerintah jelas tidak senang, karena Megawati menjadi ancaman bagi sang penguasa Orde Baru Presiden Soeharto. Pemerintah khawatir PDI akan menjadi pemenang pada Pemilu 1997 dan Megawati menjadi calon presiden dalam Sidang Umum MPR 1998. Pemerintah semakin gerah ketika pada akhir 1995 beredar formulir di kalangan anggota Fraksi PDI DPR untuk mencalonkan Megawati sebagai presiden. Adalah Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Aberson Marle Sihaloho yang berinisiatif mengedarkan formulir tersebut. Pemerintah kemudian melakukan upaya menggulingkan Megawati melalui kongres PDI tandingan. Dan upaya itu berhasil. Sebanyak 16 pengurus DPP PDI yang dimotori Fatimah Achmad mengkhianati Megawati dan menggelar Kongres V PDI di Asrama Haji Pangkalan Mansyur, Medan, 20-22 Juni 1996. Kongres ini didukung oleh pemerintah dengan kehadiran Menteri Dalam Negeri Yogie S. Memet, Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung, dan Kassospol ABRI Letjen Syarwan Hamid. Dalam Kongres V tersebut Soerjadi yang direstui pemerintah terpilih menjadi ketua umum. Padahal sebelumnya pemerintah tak mengakui Soerjadi ketika terpilih menjadi ketua umum dalam Kongres IV PDI di Medan tanggal 21-25 Juli 1993. Halaman selanjutnyaPenyerbuan Kantor DPP PDI Sementara itu Megawati tak mau mengakui kepemimpinan Soerjadi. Mega tetap menganggap dirinya adalah ketua umum PDI yang sah. Para pendukung Megawati mengecam pemerintah yang memfasilitasi Kongres V PDI, dan mereka pun tak sudi mengakui Soerjadi sebagai bos PDI. Kemarahan para pendukung Megawati terhadap Soerjadi dan rezim Orba dilampiaskan melalui mimbar bebas di kantor DPP PDI, Jl. Diponegoro No. 58 Menteng, Jakarta Pusat. Yang memberikan orasi adalah tokoh-tokoh PDI dan sejumlah aktivis pro demokrasi, antara lain Partai Rakyat Demokratik (PRD) pimpinan Budiman Sudjatmiko. Sabtu 27 Juli 1996, sekitar pukul 06.00 WIB, ratusan warga PDI pimpinan Soerjadi yang dibantu aparat keamanan mengambil alih kantor DPP PDI yang masih diduduki massa PDI pimpinan Mega. Dalam peristiwa berdarah tersebut dikabarkan puluhan pendukung Megawati meninggal dunia dan banyak yang terluka. Selain itu sejumlah orang ditahan. Meletusnya peristiwa Sabtu kelabu itu menyebabkan kerusuhan di beberapa lokasi di Jakarta. (Baca: Kantor PDI Saksi Bisu Kebengisan Rezim Orde Baru) Kantor DPP PDI yang rusak parah dinyatakan pemerintah status quo sampai batas yang tidak ditentukan dan dijaga oleh aparat kepolisian. DPP PDI pimpinan Megawati bersama pengacara RO Tambunan, Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengadukan Soerjadi dan sejumlah pengurus DPP PDI hasil Kongres V Medan ke Polda Metro Jaya sehubungan penyerbuan markas DPP PDI. Halaman selanjutnyaMegawati Cerita Tahun 1997 Di akun Facebooknya, 27 Februari 2023, Megawati memposting artikel berjudul Cerita Tahun 1997. Di artikel ini diceritakan Megawati yang dinantikan kehadirannya di Kota Surabaya, muncul di acara halalbihalal di Markas DPD PDI Pro Mega Jawa Timur, Jl. Pandegiling No. 223, Surabaya, Sabtu (22/2/1997). Dalam kesempatan itu Megawati menegaskan bahwa massa PDI yang dipimpinnya tetap mengikuti proses tahapan Pemilu 1997. DPP PDI Pro Mega saat itu terus bergerak menyiapkan tahapan pelaksanaan Pemilu 1997, di antaranya menyiapkan saksi dan membuat daftar calon legislatif sementara (DCS). Namun, menjelang masa kampanye Pemilu 1997, langkah PDI Pro Mega menyiapkan diri ikut pemilu diganjal. DCS PDI Pro Mega di berbagai daerah ditolak Lembaga Pemilihan Umum (LPU). "Dalam perkembangan selanjutnya, Orde Baru hanya mengakui PDI Soerjadi (hasil Kongres Medan yang inkonstitusional) sebagai peserta Pemilu 1997," tulis Megawati. Menyikapi keputusan tersebut Megawati pribadi menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya. Sementara kepada para pendukungnya, Mega mempersilakan mengikuti keinginan hati masing-masing. Kemudian para kader dan simpatisan pendukung Megawati melakukan aksi besar-besaran, meminta DPR/MPR mendesak pemerintahan Orde Baru untuk mengembalikan hak-hak politik warga PDI dan kepemimpinan Mega Namun rezim otoriter tidak pernah menanggapi positif tuntutan puluhan ribu massa aksi tersebut. Halaman selanjutnyaTolak Soeharto Jadi Presiden Lagi Berbagai tindakan represif rezim Orba terhadap Megawati ditambah krisis moneter sejak Juli 1997, membuat Megawati semakin gencar melakukan perjuangan dan perlawanan demi kebenaran. Hal itu tercantum dalam pidato politik Mega pada HUT ke-25 PDI di rumahnya, 10 Januari 1998, meski acara tersebut dilarang oleh pemerintah. Dalam pidatonya itu Megawati menyatakan siap mencalonkan diri memimpin negeri dan bangsa Indonesia bila memang telah menjadi kehendak dan tuntutan rakyat. Dalam kesempatan itu Megawati juga menolak Soeharto dicalonkan kembali menjadi presiden ketujuh kali dalam Sidang Umum MPR 1-11 Maret 1998. “Pada kesempatan ini saya mengimbau seluruh rakyat Indonesia tidak lagi mencalonkan kembali Soeharto menjadi presiden ketujuh kali, karena masa jabatan presiden yang lebih dari 30 tahun cenderung menjurus pada upaya menjadikan diri Soeharto presiden seumur hidup. Bangsa Indonesia tidak boleh melakukan kesalahan untuk kedua kali. Mempersiapkan suksesi kepemimpinan nasional secara damai agar bangsa Indonesia mampu keluar dari krisis kepercayaan,” kata Megawati. Tetapi Soeharto kembali terpilih menjadi presiden dalam Sidang Umum MPR 1-11 Maret 1998. Dua bulan kemudian, tepatnya Kamis 21 Mei 1998, pukul 09.05 WIB, para pendukung rezim Orba bermuram durja. Pasalnya, saat itu Soeharto berhasil dipaksa keluar dari Istana Presiden oleh gerakan reformasi. Sang diktator itu kemudian digantikan oleh Wakil Presiden BJ Habibie. Megawati Deklarasikan PDI Perjuangan Setelah jatuhnya Soeharto itu banyak bermuculan partai-partai baru. Megawati mendeklarasikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Stadion Utama Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 14 Februari 1999, yang dihadiri ratusan ribu orang. Bendera PDI-P yang berlambang kepala banteng dalam lingkaran dikibarkan, sedangkan bendera PDI lama dengan gambar kepala banteng dalam segi lima diturunkan. Megawati menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan, melanjutkan kepemimpinannya saat menakhodai PDI hasil KLB Surabaya 1993. Saat ini Megawati tercatat sebagai ketua umum parpol terlama di Indonesia. (arh, dari berbagai sumber)