Jakarta, Obsessionnews.com - Dinasti politiksaat ini menjadi isu yang hangat dibicarakan oleh masyarakat Indonesia menjelang Pilkada 2020. Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera berpandangan yang kritis tentang dinasti politik. Dia menilai dinasti politik sangat buruk bagi perkembangan demokrasi di sebuah negara! Karena itu ia berpendapat harus ada regulasi yang jelas guna mencegah terjadi dinasti politik dalam sebuah negara.   Baca juga:Gibran: Jika Ada Dinasti Politik, Saya Tak Perlu Kerja KerasAmien Rais Diminta Jangan Bangun Dinasti PolitikDinasti Politik di Bangkalan Mirip Skandal di Banten dan Riau   Selain itu Mardani juga berpandangan seorang pemimpin harus memiliki track record dalam memimpin publik, sehingga ada pembelajaran secara mental dan kemampuan dalam mengelola publik. Politisi PKS ini mengungkapkan hal itu dalam diskusi Forum Legislasi di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/7/2020). Turut hadir Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa, anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, dan Direktur Eksekutif Perluden Titi Anggraini sebagai pembicara. “Terkait dinasti politik, kami berpandangan ini buruk untuk demokrasi. Ini bagian dari residu demokrasi. Benar bahwa negara lain juga ada dinasti politik,” tutur Mardani. Halaman selanjutnya Ia menilai seorang pemimpin harus punya perjuangan politik dari bawah sebelum memegang tongkat kepemimpinan. Seperti yang dilakukan oleh Ketua DPR Puan Maharani saat ini misalnya, memulai karier politik sejak menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P Jawa Tengah (Jateng), kemudian berlanjut hingga kini menjadi Ketua DPR RI periode 2019-2024. “Saya puji Bu Puan Maharani, sebelum jadi Ketua DPR itu kariernya mulai dari bawah. Sempat mulai dari Ketua Bappilu Jateng, lalu maju sebagai Anggota DPR, lalu jadi menteri dan menjadi Ketua DPR, itu dari bawah,” ujar Mardani. Menurutnya, pengalaman adalah kunci sukses atau tidaknya seseorang memimpin sebuah daerah. Menjadi bahaya jika proses menjadi pemimpin dilakukan dengan cara instan. “Yang tidak tepat itu ketika prosesnya instan lalu tiba-tiba maju sebagai calon kepala daerah. Padahal kalau bisa itu merangkak dari bahwa seperti Ketua RT, RW, Karang Taruna, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang asalnya dari bawah, jadi ada pengalaman mengurus publik,” jelas Mardani. Ia menambahkan, pengalaman mengurus publik ini akan melatih mental seseorang. Jangan sampai dinasti politik ini menihilkan unsur pengalaman seseorang dalam mengelola urusan publik, sehingga ini memerlukan koreksi terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang akan datang. (arh)