Jakarta, Obsessionnews – Pertarungan calon Ketua umum Partai Nasional (PAN) yang akan dipilih dalam Munas PAN di Denpasar Bali pada 28 Februari – 3 Maret mendatang, tampak kian menghangat khususnya bersaingnya dua figur, yakni Hatta Rajasa degan Zulkifli Hasan. Nampaknya, Zulkifli Hasan diposisikan didukung oleh pendiri PAN Amin Rais dan gerbongnya, sementara Hatta Rajasa secara bergerak tampil secara alami.
“Banyak kalangan beranggapan bahwa dukungan Amin Rais sangat penting bahkan berseliweran isu figur mana pun yang didukung beliau maka memiliki peluang besar untuk terpilih jadi Ketum PAN,” ungkap mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Ode Ida yang juga mantan Aktivis, kepada Obsessionnnews.com, Senin (23/2/2015).
Mengamati dinamika tersebut, La Ode Ida berharap Amin Rais sebagaimana pendiri Partai PAN harus memposisikan diri untuk netral pada kedua figur tersebut. “Namun demikian, sebenarnya posisi Amien Rais haruslah ‘sangat netral’ dan tidak boleh berpihak pada satu figur tertentu. Amien Rais lebih baik jadi simbol legendaris bagi PAN,” tandas mantan kader PAN ini.
Ia pun menilai, Apabila dukungan hanya diarahkan salah satu figur misalkan saja hanya pada Zulkifli, maka bisa berdampak negatif baik pada Amioen Rais maupun terhadap PAN. Jika hal itu terjadi Zulkifli merupakan besan Amien Rais, yang akan timbulkan kesan bahwa ternyata Partai Amien Rais berupaya membangun dinasti keluarga di dalam PAN. “Dukungan Amien Rais bisa dianggap karena besannya,” tuturnya.
Menurut La Ode, PAN akan semakin absah untuk dianggap sebagai parpol yang bangun dinasti keluarga, mulai dari daerah sampai ke tingkat nasional. “Saya sendiri keluar dari PAN, selain karena konsekwen dukung Jkw-JK, juga karena sangat tak bisa terima adanya praktik dinasti yang sangat arogan di dapil, sehingga jika itu terus terjadi maka derajat PAN sebagai parpol reformasi akan sangat merosot, termasuk akan giring AR ke arah citra negatif,” bebernya.
Padahal, lanjut La Ode, umumnya warga bangsa ini kenal Amien Rais sebagai tokoh dan lokomotif reformasi. ”Apalagi, meski Zulkifli berposisi sebagai Ketua MPR, namun sudah pernah beberapa kali berurusan di KPK terkait kasus korupsi Bupati Bogor dan Gubernur Riau — yang jika KPK konsisten bukan mustahil akan berubah statusnya ke depan,” duganya. (Asma)
