Kamis, 28 Januari 21

Dinasti Politik di Bangkalan Mirip Skandal di Banten dan Riau

Dinasti Politik di Bangkalan Mirip Skandal di Banten dan Riau

Jakarta – Dinasti politik di Bangkalan yang dikuasai Fuad Amin dan kini dilanjutkan putranya Imam Buchori sebagai Bupati Bangkalan, dinilai memiliki kesamaan dengan kasus di Banten dan Riau. Politik dinasti di beberapa daerah terbukti selalu bersamaan dengan maraknya skandal korupsi.

“Dua itu seperti pinang dibelah dua, kami melihat korupsi dilakukan secara massif di setiap daerah yang memiliki kecenderungan politik dinasti,” ungkap Usep Mujani, Jurubicara Konfederasi Organisasi Daerah Nusantara (Kode Nusa), di Jakarta, Jumat (5/10/2014).

Ia berpendapat, Norma Pasal 7 huruf q Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang syarat kepala daerah dianggap cukup membatasi dominasi politik di daerah. Karena hanya membatasi kekuasaan eksekutif dan masih memungkinkan lahirnya dinasti politik.

“Seharusnya dinasti politik benar-benar diatur sedemikian rupa agar penetrasi kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak melingkar dalam satu klan tertentu, akibatnya tidak ada chek and balances dalam kekuasaan,” ujar Usep

Selain itu, Kode Nusa juga mendesak Presiden Jokowi agar Polri lebih ditingkatkan perannya dalam memberantas korupsi, karena berbeda dengan KPK, polri memiliki jaringan hingga di daerah-daerah. “Polri memiliki kekuatan sumber daya yang cukup untuk memberantas korupsi di daerah, bukatikan pada masyarakat bahwa Polri siap perang dengan koruptor,” tegas Usep

Ia juga mencatat ada tiga ‎dinasti politik yang kekuasaannya berakhir karena berurusan dengan KPK. Pertama ada dinasti politik Banten yang dikuasai keluarga Ratu Atut Chosiyah, lalu dinasti politik Riau yang dikuasai Annas Maamun dan yang paling baru dinasti politik Bangkalan yang dikuasi Fuad Amin.

“Kami mahasiswa daerah dari Aceh sampai papua yang tergabung dalam kode nusa menyatakan perang dengan korupsi dan politik dinasti di daerah,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Fuad Amin yang merupakan politisi dari Partai Gerindra itu ditangkap KPK di kediamannya di Bangkalan Madura, Selasa (2/12/2014) dini hari. KPK juga mengamankan tas berisi uang tunai lebih dari Rp 700 juta beserta sejumlah dokumen penting. Uang tunai tersebut diduga sebagai fee proyek penyaluran gas di Kabupaten Bangkalan.

Komfederasi Organisasi Daerah Nusantara terdiri dari: Himpunan Mahasiswa Banten (HMB), Keluarga Mahasiswa Sumatera Utara (KMSU), Ikatan Keluarga Mahasiswa Minangkabau (IKMM), Forum Mahasiswa Madura (FORMAD), Himpunan Mahasiswa Bogor (HIMABO), Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA), Keluarga Mahasiswa Betawi (KMB), Serumpun Mahasiswa Riau (SEMARI), Himpunan Mahasiswa Jambi (HIMABOJA,) Himpunan Mahasiswa Lampung (HML), Ikatan Keluarga Pemuda Maluku (IKPM), Ikatan Mahasiswa Sasak (IMSAK), Forum Mahasiswa Lamongan (FORMALA), Persatuan Mahasiswa Bekasi (PERMASI), Keluarga Mahasiswa Bumi Khatulistiwa-Kalimantan Barat (KMKB-KALBAR), Ikatan Siswa Bangka Belitung (ISBA), Front Revolusioner Mahasiswa Banten (FOROS BANTEN), Forum Komunikasi Mahasiswa Bima-Ciputat (FKMB-C) Himpunan Mahasiswa Labuan Batu (HIMLAB), Ikatan Mahasiswa Surabaya (IMS), Aliansi Pemuda Independen Tangerang Selatan (API TANGSEL), Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang (IMPP), Himpunan Mahasiswa Palembang (HIMAPA), Keluarga Mahasiswa Ciamis (Galuh Jaya), Gerakan Mahasiswa Flores (GMF-NTT), Keluarga Mahasiswa Sunan Gunung Djati (KMSGD). (Pur)

Related posts