Jakarta, Obsessionnews – Para pekerja atau buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja (FSP) Logam, Elektronik dan Mesin (LEM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan revolusi penegakan hukum. Penegakan hukum, khususnya untuk pemberantasan korupsi, harus  dilakukan tanpa tebang pilih dengan proses yang benar dan fair. Otoritas hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan dan kepolisian sebaiknya tidak melakukan kriminalisasi dan politisasi terhadap pengelola perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Negaara (BUMN) dan kaum buruh yang sedang memperjuangkan hak hak normatif  dalam rangka membela dan memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya (buruh) dalam jerat hukum. Hal itu secara langsung juga berdampak dengan para pekerja profesional yang tengah melakukan inovasi produk dan proses bisnis. Ada kesan saat ini masih adanya tebang pilih seperti dalam kasus Bank Century, kasus Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)  dan kasus-kasus lainnya yang masih misteri pelaku utamanya. Pernyataan FSP LEM SPSI tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Arif Minardi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Idrus, dan Koordinator Lapangan (Korlap) Nasional Muhammad Sidarta dalam keterangan tertulis yang diterima Obsessionnews.com, Jumat (29/4/2016). Tuntutan melakukan revolusi penegakan hukum itu itu merupakan salah satu tuntutan yang  akan disampaikan FSP LEM SPSI di di depan Istana Presiden, Minggu 1 Mei 2016, dalam rangka memperingati May Day atau Hari Buruh. Dalam May Day 2016  FSP LEM SPSI mengusung tema “Berjuang Untuk Rakyat, Lawan Regulasi Yang Tidak Pro Rakyat”. Menurut FSP LEM SPSI, selama ini banyak pelaku inovasi terpaksa terjerat oleh perkara hukum. Celakanya lagi otoritas hukum di negeri ini belum memahami secara komprehensif terkait dengan pengembangan teknologi dan proses inovasi. Akhirnya beberapa teknolog dan inovator mendapatkan hukuman yang semestinya tidak mereka alami. Publik bisa menyimak kembali kasus-kasus yang terkait dengan masalah itu, misalnya kasus bioremediasi Chevron Indonesia, dan kasus PT Indosat Mega Media  IM2. Semuanya boleh dikatakan hukum telah memakan anak kandungnya, yakni anak-anak bangsa yang melakukan proses inovatif. Perkembangan teknologi, khususnya konvergensi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di negeri ini, selama ini diwarnai dengan inkonsistensi arah kebijakan. Sehingga semakin menyudutkan para inovator dan pengelola perusahaan atau BUMN yang selama ini mengambil peran sebagai start-up nation untuk usaha-usaha inovasi dan penerapan hi-tech. Bangsa Indonsia memang harus mencegah pengembangan teknologi tanpa disertai dengan sisi gelap dan praktik-praktik yang tidak terpuji terkait dengan korupsi dan pemborosan keuangan negara.  Namun demikian poros teknologi dan kebijakan pengembangan teknologi hendaknya mencegah kriminalisasi usaha inovasi. Semakin banyak kasus hukum yang terkait dengan inovasi teknologi khususnya TIK. Sehingga memunculkan paradoks keadilan dan polemik genting semacam kasus hukum mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2) yang sempat meresahkan ribuan karyawan dan melakukan berkali-kali unjuk rasa besar-besaran dari karyawan PT Indosat bersama anak perusahaan. Dampak buruk terkait dengan kriminalisasi para inovator adalah terjadinya brain drain SDM teknologi. Jangan sampai bangsa ini meratapi kenyataan semakin banyak inovator akademisi dan pewiraswasta yang hengkang keluar negeri atau bahkan menghentikan proses inovasi karena takut dikriminalisasi secara sewenang-wenang. Poros teknologi yang dibentuk oleh Presiden Jokowi semestinya diawali dengan membenahi ekosistem di dalam negeri yang mampu mengkondusifkan brain circulation, dimana warga negara berbakat betah berkarya di negeri tercinta. “Ada baiknya kita meneropong keberhasilan Tiongkok, India dan Israel yang  akhir-akhir ini menikmati ledakan investasi berkat proses inovasi di segala lini. Perlu merenungkan seruan pemenang hadiah Nobel Robert Solow, bahwa ekosistem inovasi teknologi yang baik di sebuah bangsa merupakan instrumen yang paling andal untuk menggenjot produktivitas dan pertumbuhan ekonomi ditengah krisis dunia. Amerika Serikat mampu dengan cepat memulihkan perekonomian yang lesu dengan menekankan terhadap inovasi model kewiraswastaan, termasuk kewiraswastaan mikro yang berbasis rumah dan memiliki daya inovasi,” demikian pernyataan FSP LEM SPSI. (arh)Baca Juga:Buruh Tuntut Jokowi Lakukan Revolusi EkonomiBuruh Desak Perda Perlindungan Pekerja DisahkanUU Tapera Musibah Bagi Kaum BuruhPelayanan Buruk, Buruh Tolak Kenaikan Iuran BPJS KesehatanBuruh Tuntut Jokowi Realisasikan Janji Kampanye Pilpres 2014