Jakarta – Calon presiden (Capres) Prabowo Subianto menyatakan, apabila dirinya terpilih bersama Hatta Rajasa sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019, pemerintahannya masih akan tetap membuk masuknya investasi asing tetapi dengan catatan tidak mematikan ekonomi kerakyatan.
“Ini strategi kita dan ini sudah dirintis oleh Presiden SBY dengan PNPM dan dana bergulir,” tegas Prabowo dalam debat capres bertema ‘Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial‘ yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu malam (15/6/2014).
Ia menyebutkan, dana bergulir yang diterapkan saat ini sebesar Rp5 triliun. Dana itu digunakan untuk menghidupi 12 juta orang di Indonesia. “Bayangkan kalau kita tingkatkan Rp20 triliun maka 48 juta orang yang hidup. Jadi, silahkan masuk, bawa masuk uang, jadi kaya. Kita tak akan keberatan asal rakyat juga sejahtera,” tegasnya.
Sebelumnya menjawab pertanyaan Capres Joko Widodo (Jokowi), Prabowo memaparkan, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi jalan tengah yang berdasarkan Konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 menggariskan bahwa ekonomi harus berlandaskan pada sumber-sumber ekonomi yang penguasaannya dipegang oleh negara.
“Ekonomi harus ditujukan pada penguatan dan pemberdayaan rakyat. Kita juga harus menjamin perlindungan pada rakyat yang tertinggal guna menghadapi abad 21,” jelas Prabowo.
Menurut Prabowo, yang membedakan teori ekonomi kerakyatan dengan ekonomi liberal. Dalam ekonomi yang berkarakter liberal, pemerintahnya pasif. Mereka tak mau turun dan melihat langsung sumber masalah.
Prabowo memastikan jika dirinya bersama Hatta Rajasa terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, maka pemerintah akan turun langsung dan melihat masalah-masalah ekonomi yang terjadi pada rakyatnya.
Prabowo juga menegaskan komitmennya soal program pengalokasian dana Rp1 miliar per tahun untuk desa. Bahkan, Prabowo menyatakan sudah mencanangkan dana Rp1 miliar untuk desa sejak sebelum UU Desa diundangkan. Sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ataupun Ketua Dewan Penasihat Induk Koperasi Unit Desa, Prabowo mengaku sering didatangi para pamong desa. Dari Apdesi, Parade Nusantara, dan lain-lain.
“Mereka bilang, sudah tujuh tahun berjuang di DPR, dan setiap tahun dijawab bahwa UU Desa akan masuk pembahasan tahun depan. Akhirnya, pada 26 Oktober 2013, saya menggelar deklarasi yang menyebut program alokasi dana Rp1 miliar ke desa. Deklarasi itu saya sebarluaskan serta dikomunikasikan untuk memacu kinerja fraksi-fraksi di DPR,” ungkap Prabowo.
Menurut Prabowo, kalau pun UU Desa mengamanatkan dana ke desa lebih dari Rp1 miliar, itu justru harus disyukuri. Sebaliknya, apabila kurang dari Rp1 miliar maka pemerintah yang harus menggenapi. “Tapi, yang namanya UU, kan masih harus ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Pemerintah dan hal itu perlu waktu untuk menunggu. Karena itu, sejak awal atau sebelum UU Desa bisa diundangkan, saya telah mengawali dengan komitmen bantuan Rp1 miliar itu,” jelas putra mendiang begawan ekonomi Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo ini.
Pada bagian lain, Prabowo menegaskan, apabila terpilih menjadi Presiden RI, dirinya akan memangkas berbagai kebocoran anggaran negara akibat korupsi, sehingga dananya yang ada bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. “Dananya sudah ada, tinggal kemauan kita, berani atau tidak pangkas kebocoran itu dan pangkas korupsi. Kami akan bekerja keras sehingga penghasilan Indonesia akan naik, dan menjadi negara terhormat. Jangan dibiarkan mengalir ke luar negeri terus,” tegasnya dalam debat capres.
Ia pun memaparkan, pada 7 September 2013 lalu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan negara ini mengalami kebocoran uang sebesar Rp7 ribu triliun tiap tahunnya. Sementara dari hitungan dirinya dan timnya, kebocoran mencapai Rp1 ribu triliun. “Perlu memangkas korupsi, alihkan untuk membangun ekonomi kerakyatan. Bukan dari desa ke ibukota, tapi dari ibukota ke desa,” tuturnya. (Ars)
