Jakarta, obsessionnews.com - DPR RI prihatin terhadap tingginya pelaku usaha ultra mikro yang masih mengandalkan rentenir untuk memperoleh pinjaman modal. Masalah ini mengemuka dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan direksi Bank Mandiri dan Bank BNI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/2/2021). Keprihatinan tersebut diungkapkan Anis Byarwati, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).   Baca juga:Sofyan Djalil: Tanah Bersertipikat Bebaskan Masyarakat Dari RentenirKSU Talenta, Mitra Repeater LPDB yang Diharapkan Jadi Pengentas Rentenir di NTT   Legislator dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini mengungkapkan hasil survei yang dilakukan oleh BRI kepada 30 juta pelaku usaha ultra mikro. “Data yang dipublis dari survei ini sangat memprihatinkan,” ujar Anis. Dikutip obsessionews.com dari situs PKS, Jumat (5/2/2021), dalam rapat kerja itu Anis menuturkan, sebanyak 5 juta pelaku usaha ultra mikro masih mengandalkan rentenir untuk memperoleh pinjaman modal. Sementara 15 juta pelaku usaha ultra mikro mendapatkan pendanaan dari sektor formal, yaitu dari bank 3 juta pelaku usaha, dari Pegadaian 3 juta pelaku usaha, dari Group Lending 6 juta pelaku usaha, dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 1,5 juta pelaku usaha, dan dari Fintech 1,5 juta pelaku usaha. Halaman selanjutnya Adapun 18 juta (pelaku usaha ultra mikro) tidak terlayani oleh sektor formal maupun nonformal. Berdasarkan data itu Anis menantang Bank Mandiri dan BNI mengalahkan rentenir untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Data ini menjadi tantangan bagi Bank Mandiri dan Bank BNI untuk dapat memberikan pinjaman kepada pelaku UMKM yang lebih murah dan lebih cepat, sehingga 5 juta (pelaku usaha ultra mikro) yang pinjam ke rentenir itu bisa pindah ke bank,” tegas Anis. (arh)