“Kita tahu bahwa umrah, di samping haji, menjadi salah satu etalase kualitas pelayanan Kemenag. Ini salah satu layanan umat paling strategis yang mencerminkan kinerja Kemenag,” tandasnya.
Oman yang juga terlibat dalam penyusunan mitigasi haji 2020 melihat sedikitnya ada dua hal yang harus dirumuskan dalam penyelenggaraan umrah di masa pandemi. Pertama, merumuskan kebijakan penyelenggaraan umrah di masa pandemi.
“Ini bisa dalam bentuk Keputusan atau Peraturan Menteri Agama,” ujarnya.
Kedua, mekanisme pengawasan pelaksanaan kebijakan umrah. Teknis pengawasan harus dirumuskan jelas, tegas, efektif dan efisien. Pelaksana kebijakan umrah tidak hanya internal Kemenag, tapi juga pihak swasta, yaitu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
“Apapun yang dirumuskan saat ini akan berpengaruh pada potret mitigasi haji 2021. Karenanya, mitigasi umrah ini harus menjadi perhatian seluruh jajaran Ditjen PHU,” tegasnya. (arh)
