Selain disergap rasa bosan, Delegasi juga amat gelisah, karena menurut monitoring yang dilakukan oleh Saudara Salim Al-Rasyidi (kelak Dr. Salim Al-Rasyidi, dosen di Universitas Islam Bandung) yang kita tugaskan untuk setiap hari memonitoring siaran Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta dalam bahasa Arab, situasi di Tanah Air menjadi amat genting berhubung bahwa Komisi Jenderal Belanda menyampaikan Nota Ultimatif yang harus dijawab oleh RI dalam waktu 14 hari.
Nota Ultimatif itu berisi lima pasal yang antara lain membentuk bersama suatu Pemerintah Peralihan (interim) dan menyelenggarakan bersama ketertiban dan keamanan di seluruh Indonesia (gendarmerie bersama). Sedang pengakuan resmi atas kedaulatan RI dari pihak Pemerintah Mesir belum terlaksana.
Ultimatum Belanda itu oleh Pemerintah Sjahrir dijawab pada tanggal 8 Juni (dua hari sebelum penandatanganan Perjanjian Persahabatan Mesir-Indonesia) yang antara lain “setuju” membentuk Pemerintahan Peralihan yang mempunyai kewajiban mempersiapkan penyerahan kekuasaan Pemerintah Hindia-Belanda kepada Pemerintah Federal Nasional, dengan selama masa peralihan itu kedudukan de facto Republik tidak dikurangi.
Jawaban atas ultimatum Belanda itu telah menyebabkan jatuhnya Kabinet Sjahrir pada tanggal 26 Juni 1947.
Halaman selanjutnya
