Minggu, 9 Agustus 20

HNW Desak Jokowi dan DPR Cabut RUU HIP dari Prolegnas

HNW Desak Jokowi dan DPR Cabut RUU HIP dari Prolegnas
* Hidayat Nur Wahid. (Foto: Tempo)

Jakarta, Obsessionnews.com — Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) kembali mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan mencabutnya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Desakan itu disampaikan HNW dengan mempertimbangkan aspirasi banyak pihak, guna menghentikan kegaduhan politik di tengah semakin mengkhawatirkannya pandemi Covid-19 di Indonesia. Bahkan sejak beberapa hari terakhir Indonesia sudah menjadi negara dengan jumlah korban terbanyak se ASEAN.

HNW mengatakan bahwa dalam kondisi itu, RUU HIP telah hadirkan polemik dan demo di mana-mana, yang membuat kegaduhan di masyarakat Indonesia yang lagi terkena darurat kesehatan akibat pandemi Covid-19.

“Karena banyak sekali konten mendasar yang kontroversial, yang dinilai publik sebagai mendowngrade Pancasila sebagai dasar negara, mengaburkan Pancasila yang disepakati oleh PPKI dan termaktub dalam Pembukaan UUD 45 dengan memunculkan Trisila dan Ekasila, serta mengaburkan sila KeTuhanan YME menjadi Ketuhanan saja, atau Ketuhanan yang berkebudayaan,” kata HNW, Jumat (10/7/2020).

Selain tidak diterimanya usulan FPKS dan beberapa fraksi lainnya untuk memasukkan TAP MPRS no XXV/1966 ke dalam konsideran. Mengingat sampai RUU itu dibawa ke rapat Paripurna DPR, dengan mengabaikan FPKS dan FPD yang tidak ikut menandatangani pengusulan RUU tersebut ke rapat Paripurna DPR.

Memang akhirnya PDIP setuju untuk menghapus ketentuan soal Trisila dan Ekasila, dan memasukkan TAP MPRS no XXV/1966 ke dalam RUU HIP. Tetapi kesadaran publik akan masalah-masalah mendasar yang timbul akibat RUU HIP sudah sangat meluas, termasuk pihak-pihak yang menuntut agar RUU HIP ini dihentikan atau ditolak bahkan dicabut dari Prolegnas, juga semakin beragam bukan hanya dari Kelompok agama islam saja, bahkan dari Legiun Veteran dan Pemuda Pancasila serta Forum Guru Besar UPI.

“Saat pandemi Covid-19, demo menolak RUU HIP itu semakin meluas di pusat maupun di daerah. Banyak sekali pihak, baik pimpinan MPR, pimpinan DPD dan sebagian fraksi di DPR, Menkopolhukam, maupun ormas lintas agama seperti NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, Hikmabudhi, PHDI, Matakin, MUI, FPI, Pemuda Pancasila, Legiun Veteran RI, Asosiasi Dosen se Indonesia, Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, GP Anshor, dan ICMI sepakat agar RUU HIP ini dihentikan pembahasannya,” ujar HNW.

Dalam rapat kerja di Baleg bersama Pemerintah dan DPD, anggota baleg dari FPKS juga sudah sampaikan lagi agar sebagai pihak yang usulkan agar Baleg/DPR menarik usulannya ke Pemerintah dan menyepakati bersama Pemerintah dan DPD unt menarik RUU HIP.

“Karenanya apalagi yang ditunggu pimpinan DPR untuk melaksanakan komitmen menghentikan RUU HIP sebagaimana sebelumnya telah disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsudin kepada delegasi Pengunjuk Rasa, atau Presiden segera menyampaikan sikap resmi Pemerintah untuk tidak membahas atau tidak menyetujui RUU yang kontroversial dan mendapatkan penolakan dari masyarakat luas itu,” tukasnya.

Lebih lanjut, HNW juga mengapresiasi adanya perubahan pimpinan Baleg DPR RI dengan pergantian Wakil Ketua Baleg yang memimpin pembahasan RUU HIP itu di Baleg sebelumnya.

“Ini langkah yang positif yang signalnya bisa ditangkap oleh masyarakat, bahwa akan ada perubahan kebijakan terkait RUU HIP dengan tidak dilanjutkan lagi pembahasannya. Sekalipun yang diperlukan publik adalah adalah sikap resmi fraksi-fraksi dan DPR yang tegas sepakat menghentikan atau mencabut RUU HIP ini dari Prolegnas, agar masyarakat semakin yakin dan tenteram, dan tidak curiga dan gaduh lagi. Agar mereka juga bisa selamat dari Covid-19, dan bisa diajak bersama-sama atasi Covid-19,” ujarnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berpendapat penghentian dan pencabutan RUU HIP dari Prolegnas dapat mengakhiri saling curiga, saling tuduh atau fitnah terkait RUU ini.

“Misalnya, banyak yang melakukan disinformasi terhadap sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera karena menolak dan tidak mengikuti tandatangan pengusulan RUU HIP tersebut ke rapat Paripurna DPR. Malah ada yang palsukan tandatangan anggota DPR dari FPKS. Alhamdulillah ini sudah diklarafisikasi, semoga dapat mencerahkan masyarakat terkait sikap FPKS yang tegas menolak dan menghentikan RUU HIP itu,” jelasnya.

“Polemik, saling curiga, dan demo-demo tersebut akan berakhir apabila RUU HIP ini dicabut dari Prolegnas. Jadi dengan itu maka negara bisa menenteramkan rakyat, agar semuanya bisa berkontribusi dan kembali fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan, karena Indonesia sudah menjadi negara dengan jumlah korban tertinggi se ASEAN, bahkan prosesntase rata-rata korban meninggal yang tertinggi se dunia,” pungkas anggota DPR dari daerah pemilihan Jakarta dan Luar Negeri ini. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.