Rabu, 28 Oktober 20

Menteri Sri Inspeksi Isu Impor dan Produk Tekstil di PLB

Menteri Sri Inspeksi Isu Impor dan Produk Tekstil di PLB
* Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan inspeksi ke Pusat Logistik Berikat (PLB) PT Dunia Express di Sunter, Jakarta Utara, Jumat (4/10/2019).  (Foto: Kemenkeu)

Jakarta, Obsessionnews.com –  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan inspeksi ke Pusat Logistik Berikat (PLB) PT Dunia Express di Sunter, Jakarta Utara, Jumat (4/10/2019). Kunjungan kerja ini terkait arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengecek klaim banjir impor tekstil dan produk tekstil (TPT) melalui PLB.

 

Baca juga:

Anne Patricia Sutanto, Perempuan Tangguh di Industri Tekstil

Genjot Nilai Ekspor Tekstil, Jokowi Minta Masukan API

Kemenperin Rajut Harmonisasi Industri Tekstil Nasional

 

Secara statistik impor Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) nasional (serat dan kain) tidak mengalami kenaikan signifikan, yakni sebesar USD4,7 miliar pada 2017, USD4,9 miliar (2018), dan sampai September 2019 sebesar USD3,7 miliar.

“Jadi impor (TPT) ini ada yang dari produsen sendiri atau impor yang melalui umum. Kalau persoalannya (banjirnya impor TPT) ini bukan di PLB, kita harus mencari di mana (persoalannya),” ujar Sri.

Dikutip obsessionnews.com dari keterangan tertulis Kemenkeu, Senin (7/10), berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 64 Tahun 2017, TPT terbagi atas dua kelompok, yaitu kelompok A dan Kelompok B. Kelompok A yaitu barang sudah diproduksi di dalam negeri dan syarat impornya memerlukan rekomendasi (Kemenperin), Persetujuan Impor dan Kuota (Kemendag), dan laporan Surveyor.

Kelompok B yaitu barang belum diproduksi di dalam negeri dan syarat impornya hanya Laporan Surveyor, tidak perlu Rekomendasi dan Persetujuan Impor dan Kuota.

Dalam kunjungan kerja tersebut Sri menjelaskan, importasi TPT melalui PLB sangat kecil yaitu hanya 4,1% dari total importasi nasional pada tahun 2019 yang meliputi impor umum, impor kawasan berikat (KB), dan impor dari PLB.

Impor dari PLB sebesar 4,1% tersebut terdiri dari Kelompok A sebesar 77% (3,15% dari total impor nasional) dan Kelompok B sebesar 23% (0,95% dari total impor nasional).

“DJBC akan melakukan pengawasan kepada importasi TPT melalui sinergi dengan DJP (Direktorat Jenderal Pajak), serta pengawasan fisik melalui patroli terutama untuk mencegah penyelundupan ballpress (karung padat berisi pakaian bekas),” tegas Sri. (arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.