Senin, 14 Oktober 19

Genjot Nilai Ekspor Tekstil, Jokowi Minta Masukan API

Genjot Nilai Ekspor Tekstil, Jokowi Minta Masukan API
* Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat menerima pengurus API dan APSyFI, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/9/2019) siang. (Sumber foto: setkab.go.id)

Jakarta, Obsessionnews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Pengurus dan Anggota Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat Sintetis dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/9) siang. Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menperin Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala BEKRAF Triawan Munaf, Ketua Umum API Ade Sudradjat, dan Ketua Umum APSyFI Ravi Shankar.

Presiden Jokowi mengemukakan, gejolak ekonomi dunia seperti perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat bisa menjadi tantangan tapi sekaligus bisa menjadi peluang Indonesia untuk meningkatkan ekspor, termasuk produk tekstil, serat sintetis, dan benang filamen.

“Apalagi industri tekstil dan pakaian jadi menjadi industri dengan pertumbuhan tertinggi di Triwulan II 2019 tahun ini, yaitu sebesar 20,71 persen. Ini adalah pertumbuhan yang yang sangat tinggi, dan masuk lima besar sebagai industri dengan kontribusi tertinggi terhadap PDB di Triwulan II 2019 yaitu 1,30 persen,” kata Presiden Jokowi dalam pertemuan itu.

Namun, lanjut Presiden, pertumbuhan pangsa pasar tekstil dan produk tekstil Indonesia di pasar global cenderung stagnan, yaitu di sekitar 1,6 persen. Ia juga menambahkan bahwa posisi Indonesia tertinggal jauh misalnya kalau dibandingkan dengan China itu 31,8 persen dan dua pesaing utama, yaitu Vietnam 4,59 persen dan Bangladesh 4,72 persen di tahun 2018.

Presiden mensinyalir, rendahnya pertumbuhan ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia itu karena tingginya biaya produksi lokal, fasilitas dan kebijakan dagang yang berpihak pada impor, dan kurangnya perencanaan jangka panjang yang berdampak pada minimnya investasi. Untuk itu, Presiden meminta masukan-masukan, baik dari API maupun APSyFI mengenai apa yang bisa dikerjakan bersama-sama.

“Saya ingin tahu betul apa yang diinginkan oleh pelaku usaha, saya kira jangan banyak-banyak usulannya, tiga pokok saja tapi kita rumuskan, kita putuskan, kemudian pemerintah akan lakukan kebijakannya sehingga betul-betul bermanfaat bagi Bapak-Ibu semuanya,” kata Presiden Jokowi.

Presiden berharap gejolak ekonomi dunia itu justru menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperbaiki hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Sehingga kesempatan ini harus digunakan agar terjadi titik balik bagi industrialisasi yang ada di negara kita.

Masukan API Kepada Jokowi

Dalam pertemuan itu, API menyampaikan road map industri TPT Indonesia secara besaran dan jumlah pekerja yang bisa terserap oleh TPT Indonesia kepada Presiden Jokowi. Disampaikan pula usulan untuk penyempurnaan beberapa aturan dan/atau regulasi yang bisa mempercepat dan memperkuat fundamental industri TPT sehingga roadmap yang sudah dirumuskan dapat tercapai. Tujuan utama API adalah meningkatkan daya saing TPT sehingga terjadi peningkatan ekspor dan penurunan impor.

Diharapkan adanya revisi UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini diperlukan agar industri TPT Indonesia dapat bersaing, baik di luar negeri (pasar ekspor) maupun di dalam negeri (pasar domestik untuk menghadapi impor barang sejenis). Revisi terutama dilakukan pada beberapa pasal yang sangat memberatkan industri TPT Nasional dan memperlemah ketahanan sandang nasional.

Antara lain: (1) jam kerja dalam seminggu, (2) pesangon yang seharusnya sudah masuk dalam BPJS, (3) biaya lembur yang lebih tinggi dibandingkan dengan berbagai negara yang merupakan kompetisi Indonesia, selia (4) usia minimum pekerja, karena rata-rata lulusan SMA dan SMK saat berusia 17 tahun (bukan 18 tahun sebagaimana ditetapkan dalam UU).

Perhatian terhadap UU no. 13 ini karena industri TPT menyerap hampir 2 juta pekelja formal. Dan apabila roadmap TPT Indonesia dapat tercapai, pekelja formal yang bisa diserap industri TPT akan bertambah berkali-kali lipat. Oleh karena itu harapan akan UU Ketenagakerjaan yang kompetitif melalui perbandingan dengan negara produsen TPT yang lain dapat mendorong produktivitas nasional yang sangat dibutuhkan terutama oleh industri TPT yang padat karya ini.

Menyangkut perjanjian perdagangan dengan negara importer untuk meningkatkan kemampuan penetrasi produk Indonesia di pasar ekspor, API menyampaikan terimakasih atas ditandatanganinya perjanjian Indonesia -Australia CEPA. Namun Indonesia harus tetap agresif membuka peluang-peluang pasar di negara lain. Hal ini karena negara-negara pesaingjuga sangat progresifmelakukan kerjasama perdagangan dengan negara lain.

Perjanjian Indonesia dengan Uni Eropa (Indonesia EU-CEPA) perlu segera diselesaikan untuk mempercepat peningkatan kemampuan penetrasi produk Indonesia di negara-negara Eropa. Sebagaimana diketahui Peljanjian Perdagangan Vietnam dengan Uni Eropa telah ditandatangani dan akan efektif berlaku mulai 1 Januari 2020. Sedangkan Vietnam adalah negara pesaing kuat Indonesia untuk saat ini.

Dibutuhkan pula berbagai kajian peljanjian perdagangan baik bilateral maupun multilateral yang memungkinkan Indonesia menjadi multi market sourcing plaform. Diharapkan Indonesia bisa mengkaji berbagai negara di Asia sebagai mitra dagang penting, dan melihat sudut dimana Indonesia bisa secm’a terus menerus meningkatkan hubungan dagang secara bilateral dan multilateral.

Soal penyederhanaan aturan perpajakan, API meminta agar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya dipungut pada produk akhir. Sehingga untuk penyerahan barang dan jasa dari hulu sampai hilir tidak perlu dikenakan PPN.

Bagi eksportir memang ada mekanisme restitusi PPN. Namun hal ini cukup mengganggu arus kas perusahaan. Efisiensi keuangan sangat dibutuhkan perusahaan mengingat biaya keuangan di Indonesia lebih mahal dibanding beberapa negara pesaing yang juga produsen TPT.

Selain itu, API juga menyampaikan terimakasih atas adanya insentif terhadap industri padat karya. Namun perlu pula dilihat berbagai aspek yang dilakukan negara lain. Sebagai contoh China dan India yang memberikan cash rebate atas ekspor TPT nya.

API juga mengharapkan aturan mengenai tanggung renteng dan pidana dihilangkan. Dalam beberapa kasus pihak yang tidak melakukan kesalahan juga harus menanggung denda atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain.

Diharapkan ada perlakuan perpajakan yang sarna antara transaksi offline dengan transaksi online (e-commerce). Ditengarai transaksi e-commerce lebih banyak terjadi pada produk lmpor.

Dalam pertemuan, API menyampaikan pengalaman investasi di Ethiopia dan India. Berinvestasi di kedua negara tersebut, investor mendapatkan berbagai insentif serta kecepatan pelayanan dalam memperoleh ijin yang diperlukan. Keberadaan industrial park yang merupakan satu kesatuan rantai pasok yang memudahkan dan mempercepat jalur logistik merupakan daya tarik lainuntuk berinvestasi di luar negeri.

API berharap biaya energi di Indonesia baik listrik maupun gas, baik melalui keringanan ataupun skema lainnya. Dibutuhkan pembanding (benchmark) dengan negara TPT yang lain, sehingga bisa tercapai daya saing yang kuat dibanding negara produsen TPT lain.

Tidak hanya itu, API berharap adanya kawasan industri di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat yang langsung, dibawa kendali Presiden sehingga kecepatan pembangunan pabrik-pabrik dan ekosistem TPT Indonesia bisa terjadi dalam waktu singkat dan ketahanan sandang nasional bisa terjaga.

API merasa perlunya perhatian yang intensif dan fokus pada sektor tekstil dan produk tekstil sehingga diusulkan adanya pejabat eselon 1 (Direktur Jenderal) yang khusus menangani industri TPT di Kementrian Perindustrian, Kementrian Perdagangan, dan Kementrian Tenaga Kerja.

Organisasi ini melihat peluang pasar yang begitu besar di dalam negeri dan luar negeri dalam meraih percepatan sektor ini sehingga mohon pertimbangan Presiden bila diperlukan UU Sandang.

Revisi Perrnendag 64/2017 dan Permendag 18/2019 yang sedang dalam proses diharapkan bisa dipercepat dan didukung sepenulmya oleh Presiden. Revisi Permendag 64/2017 diusulkan adanya pembatasan impor kain berdasarkan kapasitas serapan pasar dikurangi kapasitas produksi nasional ditambah pel1umbuhan 10%.

Percepatan revisi terhadap Permen LH yang membuat industri TPT lebih berat karena waste water managementnya lebih berat dibandingkan industri sektor lain. Mohon dipercepat revisi ini sehingga dengan revisi Permen LH no. 16, industri TPT bisa kembali berusaha berhubung pelanggaran terhadap Permen LH ini memberikan efek yang terlalu berat bagi pengusaha TPT.

API juga menyampaikan terimakasih atas kebijakan pendidikan vokasi yang lebih baik. Namun demikian pendidikan vokasi tingkat tinggi juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga tenaga-tenaga ke~ja berkualitas tidak hanya ada pada tingkat operator. Tenaga-tenaga kerja berkualitas untuk level yang lebih tinggi juga perlu dipasok untuk meningkatkan percepatan perturnbuhan industri TPT.

Industri TPT siap bekerja sarna dengan perusahaan UMKM sehingga bisa berjalan sinergis antara industri besar dengan industri kecil dan menengah. Industri TPT juga siap untuk mendukung para pemilik merk, retailers, serta designers Indonesia dalam meng~mbangkan fast fashion dan modest wear di Indonesia.

API mendukung penyelenggaraan Trade Expo Indonesia tanggal 16 -20 Oktober 2019 dengan menyelenggarakan Buyer Trade Mission 2019 dengan memfasilitasi dan menjadi tuan rumah atas kedatangan 30 global brands dan retailers dari negara-negara importir garment dunia untuk datang ke Indonesia. API secara proaktif ‘menjemput bola’ yang bertujuan untuk menunjukkan kemampuan industri tekstil Indonesia kepada supply chain dunia atau global supply chain.

Buyer Trade Mission 2019 ini akan melakukan kunjungan ke 11 pabrik tekstil dan gmment yang tersebar di 4 Provinsi (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta). Misi dagang tersebut akan dimulai dari 13-18 Oktober 2019 di Y ogyakarta.

Sebagai bentuk komitmen API untuk mendukung program peningkatan ekspor pemerintah, API juga menjadi sponsor resmi TEl night pada tanggal 17 Oktober 2019. API berharap bahwa sinergi antara pemerintah dan swasta dapat terus terjalin dengan baik, demi kepentingan ekspor nasional. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.