Masuk Zona Kuning, Sumba Timur Didorong Bentuk Badan Narkotika

Masuk Zona Kuning, Sumba Timur Didorong Bentuk Badan Narkotika
Waingapu, Obsessionnews.com - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Iman Wahyudi mendorong pemerintah kabupaten/kota, khususnya di Sumba Timur, untuk segera membentuk BNN kabupaten/kota.   Baca juga:Australia Dukung Pemberantasan Narkoba di IndonesiaKepala BNN Imbau 8.000 Mahasiswa Baru USU Jauhi NarkobaSangat Penting Perhatian Keluarga untuk Pulihkan Korban Narkoba   Dalam pertemuannya dengan Bupati Sumba Timur Gidion Mbiliyora di Kantor Bupati Sumba Timur, Selasa (20/8/2019), Teguh mendorong Bupati agar segera membentuk BNN kabupaten/kota sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan narkoba dan kepatuhan Kabupaten/Kota dalam menjalankan Inpres No. 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Dikutip obsessionnews.com dari siaran pers, Rabu (21/8), dalam pertemuan tersebut Teguh mengungkapkan kekhawatirannya jika tidak segera dibentuk BNN kabupaten/kota beberapa daerah di NTT yang masuk dalam zona kuning (waspada) bisa saja meningkat secara negatif menjadi kawasan dengan zona merah.   Baca juga:BNN-UNODC Satukan Pandangan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus NarkotikaKepala BNN Bersilaturahmi dengan Forkompimda SumutCegah Kematian Sia-sia, BNN Teken MoU dengan Kwarnas Gerakan Pramuka   Halaman selanjutnya Sementara itu Gideon mengaku saat ini pihaknya belum memutuskan terkait pembentukan BNN di Sumba Timur.  Namun, ia sependapat bahwa NTT merupakan daerah perairan terbuka yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kasus Narkoba, mengingat 80% kasus penyelundupan narkoba dilakukan melalui wilayah perairan. Oleh karena itu Gideon akan mengupayakan perencanaan pembentukan BNN Kabupaten/Kota pada 2020 mendatang. Usai melakukan pertemuan dengan Bupati, Teguh langsung menggelar Forum Diskusi dengan perwakilan pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi terkait P4GN serta mengompulir kendala yang terjadi dalam pembentukan BNN Kabupaten/Kota. Pada akhir diskusi Teguh meminta komitmen para perwakilan pemerintah daerah yang hadir dalam diskusi tersebut  untuk mendorong pembentukan BNN kabupaten/kota di NTT. (bnn/arh)