Selasa, 12 November 19

BNN-UNODC Satukan Pandangan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus Narkotika

BNN-UNODC Satukan Pandangan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus Narkotika
* Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Heru Winarko. (Foto: BNN)

Medan, Obsessionnews.com – Sejumlah petinggi penegak hukum di Sumatera Utara (Sumut) menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)  terkait dengan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum dalam penerapan Pasal 127 tunggal Undang-Undang Narkotika di Hotel Cambridge, Medan, Sumut. Kegiatan yang diikuti oleh 55 orang peserta yang terdiri dari aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya tersebut akan berlangsung selama 5 hari, yakni pada 19 – 23 Agustus 2019.

 

Baca juga:

Kepala BNN Imbau 8.000 Mahasiswa Baru USU Jauhi Narkoba

Kepala BNN Bersilaturahmi dengan Forkompimda Sumut

Cegah Kematian Sia-sia, BNN Teken MoU dengan Kwarnas Gerakan Pramuka

Kepala BNN Ajak Pramuka Jadi Relawan Penggiat Antinarkoba

 

Beberapa perawakilan aparat penegak hukum dan instansi terkait yang hadir di antaranya Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumut, perwakilan Kanwil Hukum dan Ham Sumut, Direktur Narkoba Polda Sumut, perwakilan Dinas Kesehatan, perwakilan Dinas Sosial, Kepala Loka Pakam, Perwakilan Rumah Sakit, dan Yayasan Medan Plus yang merupakan yayasan penyedia layanan rehabilitasi.

Dalam pembukaan kegiatan tersebut Kepala BNN Heru Winarko menuturkan, kegiatan ini merupakan kali kedua diselenggarakan di Medan. Berbeda dengan kegiatan yang pertama, kali ini BNN tidak hanya bergerak sendiri tetapi juga menyertakan UNODC dengan menghadirkan Mr Collie Brown selaku Country Manager UNODC Indonesia.

“Saya berharap ada kesamaan pandangan para aparat penegak hukum dalam penanganan kasus narkotika. Assesment bukan berarti hanya rehabitasi, tetapi juga untuk mengetahui jaringan,” ungkap Heru.

Mr Collie Brown yang juga memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan tersebut menyampaikan bahwa korban dari penyalahgunaan narkotika saat ini di dunia terus meningkat. Oleh karena itu UNODC sangat mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus narkotika. Kebijakan untuk melakukan rehabilitasi bagi para penyalahguna yang bukan pengedar maupun bandar dalam jaringan nerkotika dinilai UNODC sebagai kebijakan publik yang baik dan manusiawi. (bnn/arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.