Ia menilai seorang pemimpin harus punya perjuangan politik dari bawah sebelum memegang tongkat kepemimpinan. Seperti yang dilakukan oleh Ketua DPR Puan Maharani saat ini misalnya, memulai karier politik sejak menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P Jawa Tengah (Jateng), kemudian berlanjut hingga kini menjadi Ketua DPR RI periode 2019-2024.
“Saya puji Bu Puan Maharani, sebelum jadi Ketua DPR itu kariernya mulai dari bawah. Sempat mulai dari Ketua Bappilu Jateng, lalu maju sebagai Anggota DPR, lalu jadi menteri dan menjadi Ketua DPR, itu dari bawah,” ujar Mardani.
Menurutnya, pengalaman adalah kunci sukses atau tidaknya seseorang memimpin sebuah daerah. Menjadi bahaya jika proses menjadi pemimpin dilakukan dengan cara instan. “Yang tidak tepat itu ketika prosesnya instan lalu tiba-tiba maju sebagai calon kepala daerah. Padahal kalau bisa itu merangkak dari bahwa seperti Ketua RT, RW, Karang Taruna, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang asalnya dari bawah, jadi ada pengalaman mengurus publik,” jelas Mardani.
Ia menambahkan, pengalaman mengurus publik ini akan melatih mental seseorang. Jangan sampai dinasti politik ini menihilkan unsur pengalaman seseorang dalam mengelola urusan publik, sehingga ini memerlukan koreksi terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang akan datang. (arh)
